KLH Segel 5 Perusahaan di Riau Akibat Karhutla, Termasuk 1 Pabrik Sawit

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel empat perusahaan kebun sawit serta satu pabrik kelapa sawit, imbas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas di Provinsi Riau.

Rizal Irawan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, mengatakan penyegelan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari Januari hingga Juli 2025. Dari pemantauan tersebut, pihaknya menemukan sejumlah titik panas (hotspot) di area konsesi enam perusahaan.

“Setiap pemegang izin wajib memastikan lahannya tidak terbakar. Tidak ada alasan pembiaran, karena mitigasi adalah kewajiban yang melekat pada setiap konsesi. Kami pastikan, siapa pun yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan akan berhadapan dengan proses hukum yang tegas dan transparan,” kata Rizal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (25/7/2025), yang dikutip Antara.

Empat perusahaan yang disegel karena ditemukan hotspot di wilayah konsesinya adalah:

• PT Adei Crumb Rubber – ditemukan 5 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang
• PT Multi Gambut Industri – ditemukan 5 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang
• PT Tunggal Mitra Plantation – ditemukan 2 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang
• PT Sumatera Riang Lestari – ditemukan 13 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang

Sementara itu, satu perusahaan lainnya, PT Jatim Jaya Perkasa, yang mengoperasikan pabrik kelapa sawit, ditemukan memiliki satu hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Hasil verifikasi lapangan menunjukkan cerobong asap pabrik ini mengeluarkan emisi yang menyebabkan pencemaran udara di sekitar wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

“Seluruh operasional pabrik tersebut telah dihentikan sebagai tindakan pengamanan lingkungan,” tegas Rizal.

Ia menambahkan, dari enam perusahaan yang diawasi, empat dikenakan sanksi administratif berupa penyegelan konsesi, sedangkan satu pabrik sawit disanksi dengan penghentian kegiatan operasional.

Proses pengawasan masih berlangsung. Tim Gakkum KLH terus mengumpulkan bukti tambahan untuk menindaklanjuti penegakan hukum selanjutnya.

“Tim Deputi Gakkum KLH/BPLH menegaskan akan menggunakan seluruh instrumen penegakan hukum yang tersedia—pidana, perdata, dan administrasi—untuk memastikan para pemegang izin bertanggung jawab atas pencegahan karhutla di wilayah operasional masing-masing,” ujar Rizal.

Dalam keterangan yang sama, Ardyanto Nugroho Direktur Pengaduan dan Pengawasan KLH, mengingatkan seluruh pelaku usaha untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan karhutla, terlebih menjelang puncak musim kemarau.

Menurut Ardyanto, upaya mitigasi seperti pembangunan sekat kanal, penyediaan embung air, serta patroli terpadu harus terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara konsisten.

“Kami tidak akan mentolerir kebakaran lahan oleh korporasi. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas agar korporasi tidak abai terhadap tanggung jawabnya dalam mencegah kebakaran lahan,” tegasnya.

Sebelumnya, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Kapolri mengatakan saat ini sudah ada 46 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.

“Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya penegakan hukum saat ini juga sudah dilaksanakan, Pak Kapolda tadi melaporkan bahwa ada 46 tersangka yang saat ini sudah diamankan yang diproses karena melakukan pembakaran,” kata Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Kapolri mengatakan saat ini Polda Riau masih mendalami modus para tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut.

“Apakah ini sengaja atau lalai, sehingga ini mengakibatkan kurang lebih 280 hektare lahan yang terbakar,” ujarnya.

Adapun dalam sepekan terakhir, kebakaran lahan dengan total luasan yang terbakar mencapai 43 hektare pada empat kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil dipadamkan melalui penyiraman darat. (ant/bil/iss)