Bendera Bajak Laut Topi Jerami Berkibaran Jelang HUT RI, Dasco: Itu Memecah Belah Bangsa

Sufmi Dasco Wakil Ketua DPR RI turut angkat bicara soal viralnya tren masyarakat mengibarkan bendera Bajak Laut Topi Jerami dari serial One Piece jelang Hari Kemerdekaan RI. Dia mengingatkan hal tersebut sebagai upaya sistematis yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kami juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga lembaga pengamanan, memang ada upaya-upaya ya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.

Ia mengatakan itu untuk merespons munculnya fenomena pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece menjelang HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus.

Dia lantas berkata, “Ya, ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa.”

Menyikapi fenomena tersebut, Dasco mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga semangat persatuan.

“Imbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu, justru kita harus bersama melawan hal-hal seperti itu,” katanya.

Dasco menyebut gerakan sistematis untuk memecah belah bangsa yang terdeteksi tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.

“Ya, banyak juga (dari luar negeri), ternyata tidak ingin bangsa Indonesia maju, pada saat ini kita sedang pesat-pesatnya untuk mencapai kemajuan,” ujarnya.

Dia pun kembali mengajak masyarakat untuk bersatu menghadapi upaya-upaya memecah belah bangsa dari berbagai pihak yang tidak menyukai kemajuan Indonesia tersebut.

“Hal ini (kemajuan Indonesia) tentunya ada yang suka, ada yang enggak suka, tapi terhadap yang tidak suka, mari kita bersatu kita lawan,” tuturnya.

Sebelumnya ramai di media sosial, masyarakat mengibarkan bendera ikonik Jolly Roger milik kru Bajak Laut Topi Jerami dalam serial One Piece jelang HUT Ke-80 RI.

Pengibaran bendera itu sebagai protes atas dinamika yang terjadi di dalam negeri belakangan, mulai dari pengambil alihan lahan oleh pemerintah, pemblokiran rekening, hingga beberapa kasus hukum yang sedang berjalan dinilai tidak mencerminkan keadilan. (ant/bil/ipg)