Khofifah Soroti Persoalan Kemiskinan Desa dan Edukasi Judi Online

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur (Jatim) menyoroti berbagai persoalan dalam acara Pengukuhan Dan Pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jatim Masa Bhakti 2025-2030.

Dalam kesempatan itu Khofifah memastikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim berkomitmen mengawal status kepegawaian perangkat desa.

“Kalau memang ini kebutuhan kepastian hukum bagi posisi kepegawaian perangkat desa se-Indonesia, kita siap mengawali,” kata Khofifah dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).

Selain itu Khofifah juga meminta pengurus pusat PPDI harus memiliki komitmen yang sama dan mendorong pengurus PPDI di setiap provinsi mengawal status kepegawaian perangkat desa.

“Pak Ketua Umum PPDI juga mohon mendorong provinsi yang lain melakukan hal yang sama, sambil memonitor berapa banyak provinsi yang siap untuk mengajukannya,” tegasnya.

Tidak hanya persoalan mengawal status kepegawaian perangkat desa, Khofifah juga menyoroti masih banyaknya permasalahan di desa yang harus diselesaikan.

Salah satunya terkait kemiskinan, yang masih menyumbang lebih dari separuh angka kemiskinan di Provinsi Jatim. “Mohon tetap memberikan kerja-kerja efektif untuk bisa menurunkan kemiskinan di desa, Ini PR kita bersama,” tuturnya.

Kemudian, Gubernur Jatim itu mengajak supaya perangkat desa menjalin sinergi dengan berbagai pihak untuk membangun desa. Termasuk dengan Pemprov Jatim dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang digagas Prabowo Subianto Presiden.

Menurut Khofifah, keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bukan kompetitor bagi UKM dan koperasi lainnya. Justru Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah mitra.

“Perangkat desa bisa menyiapkan format yang paling produktif yang bisa dilakukan oleh koperasi perangkat desa yang diinisiasi di desa-desa,” tegasnya.

Khofifah juga berpesan agar para perangkat desa turut aktif mengedukasi terkait bahaya judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) kepada masyarakat desa.

Menurutnya kedua hal itu berdampak buruk bagi masyarakat terutama bagi penerima bantuan sosial yang bisa berakibat penutupan rekening oleh PPATK.

“Saya mohon ini menjadi satu kesatuan program panjenengan ketika menyapa masyarakat,” tandasnya.

Sebagai informasi, Jatim memiliki total 7.721 desa, serta jumlah penduduk lebih dari 41,81 juta jiwa.

Berdasarkan data per 31 Juli 2025, Provinsi Jatim memiliki 99.556 Aparatur Desa (terdiri dari 7.721 Kepala Desa, 7.558 Sekretaris Desa, 21.438 Kepala Seksi, 21.555 Kepala Urusan, 29.040 Kepala Dusun Dan 12.243 Staf Desa) serta 55.309 anggota BPD atau secara total sebanyak 154.865 Aparat Pemerintahan Desa. (wld/bil/ipg)