Mendukbangga Ingatkan Pentingnya Pendanaan untuk Kontrasepsi Berkelanjutan

Wihaji Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN menyatakan pentingnya Indonesia memiliki alokasi pendanaan kontrasepsi yang berkelanjutan untuk memastikan keluarga Indonesia berkualitas pada masa depan.

“Ini bukan sekadar soal dana, ini soal arah bangsa. Kami ingin memastikan anak-anak lahir dari keluarga yang siap, sehat, dan bahagia,” kata Wihaji di Jakarta, Kamis (7/8/2025), seperti dilansir Antara.

Saat menerima audiensi Hassan Mohtashami Perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia, Mendukbangga juga menyoroti urgensi alokasi pendanaan yang berkelanjutan untuk program kontrasepsi di Indonesia sebagai upaya menjaga hak-hak perempuan, menurunkan angka kematian ibu, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Wihaji Mendukbangga juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan anggaran kontrasepsi sebagai bagian dari strategi besar pembangunan keluarga Indonesia.

Kemendukbangga/BKKBN dan UNFPA juga sepakat bahwa akses terhadap alat kontrasepsi bukan hanya isu kesehatan, melainkan juga persoalan hak asasi manusia dan investasi strategis untuk masa depan bangsa.

“Keluarga berencana bukan hanya soal angka, melainkan tentang menyelamatkan nyawa dan menghormati hak perempuan untuk menentukan masa depan mereka,” ujar dia.

Sementara itu Hassan Mohtashami Perwakilan UNFPA Indonesia menyampaikan kekhawatiran terkait potensi penurunan anggaran untuk program kontrasepsi di Indonesia.

Menurutnya, pengurangan anggaran serupa di beberapa negara berdampak pada lonjakan aborsi tidak aman dan meningkatnya angka kematian ibu.

“Ketika kontrasepsi tidak tersedia, aborsi tidak aman dan kehamilan yang tidak diinginkan meningkat. Kami telah melihatnya terjadi di Pakistan, Turki, dan Uganda,” ucapnya.

Ia mengemukakan pemotongan anggaran kontrasepsi bisa menjadi keputusan yang mahal dan berisiko besar bagi masa depan, baik dari sisi kemanusiaan maupun ekonomi.

Hassan juga menyampaikan tiga alasan penting untuk mempertahankan pendanaan kontrasepsi. Pertama, mengenai hak asasi perempuan. Ia menekankan kontrasepsi merupakan hak dasar yang memungkinkan perempuan membuat keputusan tentang tubuh dan kehidupan mereka sendiri.

“Perempuan harus memiliki akses ke alat kontrasepsi, lalu membuat keputusan tentang apakah dia ingin punya satu, dua, tiga, atau sepuluh anak. Itu keputusan mereka, terutama dari pemerintah, karena orang miskin mendapatkan alat kontrasepsi dari pemerintah,” ucapnya.

Alasan kedua, lanjut dia, terkait dengan keluarga berencana yang dapat menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia.

“Karena kita tahu, misalnya, dalam kasus Indonesia, angka kematian ibu tinggi. Akses terhadap kontrasepsi terbukti menurunkan angka kematian ibu secara signifikan,” kata Hassan.

Ketiga, investasi ekonomi karena setiap dolar yang diinvestasikan dalam kontrasepsi akan menghemat pembiayaan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan manusia.

Ia juga menawarkan dukungan teknis dan advokasi kepada Kemendukbangga/BKKBN untuk memperkuat komunikasi strategis perihal anggaran kontrasepsi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kami siap mendukung Pemerintah Indonesia dengan data, analisis, dan argumen yang kuat. Keputusan tentang anggaran hari ini akan menentukan warisan yang kita tinggalkan bagi generasi mendatang,” tuturnya.(ant/dis/bil/ham)