Larangan yang diberlakukan di sebuah kota Jumilla di tenggara Spanyol terhadap kegiatan keagamaan di pusat olahraga publik, terutama yang berdampak pada komunitas Muslim setempat, memicu kritik dan kecaman dari pejabat pemerintah sayap kiri-tengah Spanyol, serta seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Melansir Al Jazeera, Elma Saiz Menteri Migrasi Spanyol, pada Jumat (8/8/2025), menyebut kebijakan itu “memalukan” dan mendesak para pemimpin lokal untuk “mengambil langkah mundur” dan meminta maaf kepada warga.
Larangan tersebut, yang disetujui pekan lalu oleh pemerintah lokal konservatif di Jumilla, melarang penggunaan pusat olahraga oleh umat Muslim yang selama ini merayakan hari-hari besar seperti Idulfitri dan Iduladha di fasilitas itu.
Kebijakan ini awalnya diusulkan oleh partai sayap kanan jauh Vox, lalu diamandemen sebelum disahkan. Awal pekan ini, cabang Vox di wilayah Murcia menyambut gembira kebijakan itu lewat unggahan di X dengan menulis “Spanyol adalah dan akan selalu menjadi tanah berakar Kristen!”.
Seve Gonzalez Wali Kota Jumilla, mengatakan kepada harian El Pais bahwa kebijakan tersebut tidak menargetkan kelompok tertentu. Ia menegaskan pemerintahannya ingin “menggalakkan kampanye budaya yang membela identitas kami”.
Namun, Mohamed El Ghaidouni Sekretaris Serikat Komunitas Islam Spanyol, menyebut kebijakan itu sebagai “Islamofobia yang diinstitusionalisasi”. Ia menolak pandangan pemerintah lokal bahwa perayaan Muslim di pusat olahraga adalah hal yang “asing bagi identitas kota”.
Kebijakan itu, menurutnya, “bertentangan dengan institusi negara Spanyol” yang melindungi kebebasan beragama.
“Kebijakan seperti ini merugikan warga yang telah hidup selama puluhan tahun di kota dan negara kita, berkontribusi dan sepenuhnya terintegrasi tanpa masalah dalam hidup berdampingan,” kata Saiz kepada stasiun televisi Antena 3.
Sementara Miguel Moratinos utusan Khusus PBB untuk Memerangi Islamofobia, mengatakan bahwa ia terkejut atas keputusan Dewan Kota Jumilla dan menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya retorika xenofobia, dan sentimen Islamofobia di beberapa wilayah Spanyol.
“Keputusan ini merusak hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ujarnya.
“Kebijakan yang menyasar atau secara tidak proporsional memengaruhi satu komunitas mengancam kohesi sosial dan mengikis prinsip hidup bersama secara damai,” tambahnya.
Adapun larangan itu menyebutkan bahwa fasilitas olahraga kota hanya boleh digunakan untuk kegiatan atletik, atau acara yang diorganisir pemerintah kota. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan budaya, sosial, atau keagamaan yang asing bagi Dewan Kota”.
Kebijakan ini muncul setelah bentrokan antara kelompok sayap kanan dengan warga lokal dan migran bulan lalu di wilayah Murcia, menyusul pemukulan terhadap seorang lansia di Torre-Pacheco, oleh pelaku yang diyakini berasal dari Maroko.
Langkah serupa pernah terjadi di Monfalcone, Italia, tahun lalu, ketika wali kota sayap kanan jauh melarang doa di pusat kebudayaan. Kebijakan itu memicu protes sekitar 8.000 orang dan kini sedang digugat di pengadilan regional. (bil/faz)
NOW ON AIR SSFM 100
