Gerindra Tegaskan Prabowo Tidak Bakal Membela yang Terlibat Korupsi Termasuk Kader Partai

Sufmi Dasco Ahmad Pelaksana Harian Ketua Umum DPP Partai Gerindra menyatakan, Prabowo Subianto selaku Presiden RI sekaligus Ketua Umum DPP Partai Gerindra sudah sering mengingatkan kader partai dan para pembantunya di Kabinet Merah Putih untuk menghindari korupsi.

Dasco bilang, peringatan itu berulang kali disampaikan Prabowo dalam berbagai kesempatan.

Tapi, ternyata peringatan tersebut tidak diperhatikan betul oleh Immanuel Ebenezer Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang juga tercatat sebagai Kader Partai Gerindra.

Politikus yang akrab disapa Noel itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas dugaan pemerasan.

Menurut Dasco, Prabowo tidak pandang bulu dalam urusan penegakan hukum kasus-kasus korupsi. Sehingga, dia yakin Presiden tidak akan melindungi siapa pun yang terbukti korupsi, termasuk jajaran pembantunya.

“Perlu ditegaskan bahwa berkali-kali Presiden menekankan Presiden tak pandang bulu terhadap penegakan kasus korupsi. Sehingga, yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan perbuatan yang tidak terpuji,” kata Wakil Ketua DPR RI itu, Kamis (21/8/2025), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, Jumat (15/8/2025), pada momen Sidang Tahunan MPR RI, Prabowo Presiden mengingatkan para penyelenggara negara dan kader partai politik untuk menjauhi korupsi.

Kalau ada Kader Gerindra yang terlibat, Prabowo menyarankan untuk segera bertobat dan menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana (justice collaborator).

Sekadar informasi, Rabu (20/8/2025), Tim KPK melakukan OTT atas dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Fitroh Rohcayanto Wakil Ketua KPK bilang, penindakan hukum itu terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pemerasan diduga dilakukan Immanuel Ebenezer Wamenaker terhadap sejumlah perusahaan.

Sampai sekarang, KPK sudah menyita 22 unit kendaraan mewah, terdiri dari 15 mobil dan 7 sepeda motor, serta uang yang masih dihitung jumlahnya.

Budi Prasetyo Juru Bicara KPK mengatakan, kendaraan dan uang yang disita sebagai barang bukti itu diduga berasal dari sejumlah pihak swasta.

Rencananya, siang hari ini, Jumat (22/8/2025), KPK bakal mengumumkan status hukum penanganan perkara dan pihak-pihak yang terlibat.(rid/bil/ipg)