Meski Alokasi MBG Menurun 29 Persen, Legislatif Tegaskan Jangan Bebani Anggaran Pendidikan

Reni Astuti Anggota X Komisi DPR RI dalam program Wawasan Polling Radio Suara Surabaya menegaskan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan sampai membebani anggaran sektor pendidikan.

Untuk diketahui, anggaran MBG yang diambil dari sektor pendidikan semula 44 persen kini sudah turun menjadi 29 persen. Meski sudah menurun, alokasi MBG masih jadi sorotan sebab nominalnya tetap sama namun mengambil dari sektor anggaran sektor lain.

Berdasarkan pernyataan Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan saat Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR pada Kamis (21/8/2025) diketahui bahwa total dana untuk MBG pada tahun 2026 masih tetap sebesar Rp335 triliun. Namun tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendidikan.

Selain dari Anggaran Pendidikan sebesar Rp223,6 triliun, dana MBG juga diambil dari Anggaran Kesehatan Rp24,7 triliun, Anggaran Fungsi Ekonomi Rp19,7 triliun, serta Anggaran Cadangan Rp67 triliun.

Reni menegaskan bahwa postur anggaran pendidikan merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan negara. Sehingga, kata politisi PKS itu, jangan sampai program lain membebani anggaran pendidikan.

“Kalau kita bicara tentang postur anggaran pendidikan, itu adalah mandatory spending yang diamanatkan oleh konstitusi. Maka ini harus dikawal secara serius,” ucap Reni saat mengudara di Radio Suara Surabaya, Kamis (28/8/2025).

Namun Reni menyoroti penurunan signifikan dari pos anggaran transfer ke daerah untuk urusan Pendidikan sebesar Rp92,3 Triliun karena diserap untuk program MBG.

Akibat penuruan transfer ke daerah untuk urusan Pendidikan tersebut, kata Reni, akhirnya berdampak pada pembangunan infrastuktur pendidikan.

“Itu yang (terasa) menurun paling signifikan,” ujar Reni.

Kemudian terkait dengan anggaran tunjangan guru hingga bantuan operasional sekolah (BOS) Komisi X DPR RI tengah memastikan supaya pos anggaran tersebut tidak terdampak MBG.

Reni menjelaskan bahwa proses pembahasan RAPBN 2025 masih berlangsung dan belum final. Saat ini Komisi X tengah berupaya menjaga anggaran kemnterian pendidikan baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi supaya tidak mengalami penurunan.

“Jangan sampai anggaran-anggaran yang langsung menyentuh pendidikan justru dikurangi, karena itu inti dari amanah konstitusi yang harus dijalankan secara serius,” katanya.

Diketahui, total anggaran pendidikan dalam RAPBN 2025 mencapai sekitar Rp757 triliun. Meski secara keseluruhan mengalami kenaikan, sorotan terhadap komposisi penggunaannya menjadi penting dalam memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran alokasi.(wld/ipg)