Demo Buruh di DPR, Said Iqbal Tagih Janji Prabowo soal Outsourcing dan Upah Minimum

Said Iqbal Presiden Partai Buruh menagih komitmen Prabowo Subianto Presiden terkait kebijakan ketenagakerjaan, terutama soal sistem kerja alih daya (outsourcing) dan penyesuaian upah minimum.

Pernyataan ini disampaikan Said saat menghadiri aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).

“Aksi ini adalah bentuk kekecewaan terhadap pemerintah karena janji-janji Presiden Prabowo belum dijalankan. Outsourcing masih marak, dan upah minimum belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang nyata,” tegas Said Iqbal.

Ia memastikan bahwa demonstrasi berjalan damai dan tidak bertujuan memicu kekerasan.

“Kami pastikan aksi ini tertib, damai, dan hanya berlangsung sampai pukul 13.00 WIB. Ini adalah cara konstitusional kami menyampaikan aspirasi ke DPR RI,” ujar Said.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh mengusung sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah desakan penghapusan sistem outsourcing serta penolakan terhadap kebijakan upah murah.

“Kami minta pemerintah menaikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen. Buruh harus hidup layak,” kata Said.

Ia juga meminta agar pemerintah menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani persoalan ini. Selain itu, reformasi pajak menjadi fokus penting dalam tuntutan mereka.

“Kami menuntut agar PTKP dinaikkan menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta penghapusan pajak terhadap pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak bagi perempuan yang sudah menikah,” tegas Presiden Partai Buruh itu.

Tuntutan lain yang disuarakan dalam aksi adalah desakan untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa konsep omnibus law, serta RUU Perampasan Aset sebagai upaya serius dalam pemberantasan korupsi.

“Kami juga minta sistem Pemilu 2029 didesain ulang melalui revisi RUU Pemilu agar lebih demokratis dan adil,” tambah Said.

Said Iqbal mengingatkan bahwa aksi ini bisa menjadi awal dari gelombang protes yang lebih besar jika aspirasi buruh terus diabaikan.

“Kalau pemerintah tetap tidak mendengar, kami siap turun lagi dengan jumlah massa yang lebih besar,” pungkasnya.(faz/ipg)