Kadin Tegaskan Literasi Digital Jadi Kebutuhan Mendesak Bagi UMKM Jatim

Adik Dwi Putranto Ketua Umum Kadin Jawa Timur menegaskan bahwa literasi digital sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurutnya, penguasaan teknologi digital akan menentukan daya saing UMKM di tengah perubahan pola bisnis yang semakin cepat.

“Literasi digital itu bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Kalau UMKM kita tidak segera beradaptasi, mereka akan tertinggal,” ujar Adik dalam Dialog Sinergitas Peningkatan Literasi Masyarakat bertema “Transformasi Digital dalam Perdagangan: Peluang dan Tantangan” di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Kamis (28/8/2025).

Adik menyebut, saat ini jumlah UMKM di Jawa Timur mencapai lebih dari 9,7 juta unit, atau sekitar 57 persen dari total UMKM nasional.

Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang sudah benar-benar memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran, manajemen keuangan, maupun akses permodalan.

Padahal, kata Adik, peluang ekonomi digital di Indonesia sangat besar. Nilai transaksi ekonomi digital pada 2025 diperkirakan mencapai Rp2.100 triliun, namun kontribusi UMKM masih jauh di bawah potensinya.

“Bayangkan kalau UMKM kita bisa memanfaatkan teknologi digital dengan baik, dari e-commerce sampai layanan keuangan digital, kontribusinya ke ekonomi Jatim bisa melonjak signifikan,” jelasnya.

Karena itu, Kadin Jatim berkomitmen mendorong berbagai program pendampingan dan pelatihan literasi digital bagi UMKM. Upaya ini akan bersinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta.

“Kami ingin UMKM di Jawa Timur tidak hanya bertahan, tapi juga naik kelas. Dengan literasi digital, mereka bisa lebih produktif, punya pasar yang lebih luas, dan mampu bersaing,” tegas Adik.

Sementara dari sisi pemerintah, Sherlita Ratna Dewi Agustin Kepala Dinas Kominfo Jatim menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak mudah terjebak hoaks.

Data Kemenkominfo menunjukkan 72,6 persen masyarakat Indonesia mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi, sementara riset APJII mencatat media sosial menjadi kanal paling rawan penyebaran informasi palsu.

“Karena itu, peningkatan literasi digital menjadi upaya serius Pemprov Jatim agar ruang digital tetap sehat dan masyarakat lebih tangguh menghadapi arus informasi,” tegas Sherlita.

Fredi Purnomo anggota Komisi A DPRD Jatim, menambahkan digitalisasi tidak hanya soal perdagangan, tetapi juga perlindungan masyarakat dari sisi konten digital.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor yakni pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas mutlak diperlukan. “UMKM yang berdaya digital akan lebih mudah memperluas pasar, meningkatkan promosi, dan melindungi produk lokal dari persaingan global,” ujarnya.

Sementara itu, Ageng Permadi Ketua DPD Aptiknas Jatim, mengingatkan bahwa transformasi digital adalah proses berkelanjutan.

“Yang bertahan bukan yang terbesar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Transformasi digital itu tidak pernah selesai, kalau merasa sudah di garis akhir pasti akan tergilas,” tegasnya.

Menurut Ageng, inti transformasi digital ada pada konsumen. Perilaku pelanggan kini banyak dipengaruhi algoritma digital yang mempelajari kebiasaan pengguna. Hal ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi UMKM untuk memanfaatkan marketplace, media sosial, dan sistem pembayaran digital. (bil/ham)