Refleksi; Kerusuhan Jadi Pelajaran Berharga bagi Pemerintah dan Masyarakat

Prof Nur Syam Guru Besar Sosiologi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya menilai, kerusuhan di berbagai daerah Indonesia jadi pelajaran berharga bagi pejabat pemerintahan dan masyarakat.

Masyarakat Indonesia yang sangat berpotensi punya solidaritas sosial tinggi, sampai demonstrasi, lalu berujung anarkis, menurutnya bukan tanpa alasan.

“Saya coba memulai dari kerangka teori yang dikembangkan Emile Durkheim. Ada namaya solidaritas mekanis dan organis. Masyarakat Indonesia itu tingkat solidaritas mekanisnya lebih besar dari organis. Kalau organis itu dibangun di atas peran atau fungsi sosial, tapi mekanis dibangun atas dasar persahabatan, pertemanan, dan lain-lain. Cuma, problemnya ada faktor yang mengganggu solidaritas ini,” paparnya saat mengudara dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Selasa (2/9/2025).

Dua faktor yang mengganggu solidaritas warga Indonesia, lanjutnya, pertama adalah kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Kedua, ada tayangan pejabat yang menunjukkan kekayaan, tunjangan dan lainnya yang menjadi pemicu kemarahan.

“Iya betul (solidaritas tidak tercermin). Jadi yang sesungguhnya (masyarakat bisa) saling memahami, jadi hilang karena perbedaan kepentingan yang sangat mencolok di tengah kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Untuk mengembalikan dan menjaga solidaritas sosial di tengah masyarakat itu, semua pihak harus introspeksi dan mengambil pelajaran dari kerusuhan kemarin.

Pejabat baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus bisa menempatkan diri dengan tidak memamerkan atau mengekspresikan hal-hal yang bertentangan dengan kenyataan sosial di masyarakat, misalnya kekayaan dan kekuasaan. “Marilah kita tempatkan diri kita dalam relasi sosial yang sepadan, seimbang. Konsep itu harus digunakan dalam kehidupan kita,” imbaunya.

Sementara masyarakat juga harus belajar memikirkan dampak atas tindakan anarkisme yang dilakukan justru merugikan kepentingan rakyat, bukan hanya pemerintah.

“Kalau unjuk rasa kemudian anarkis yang rugi bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat juga. Karena anggaran yang harusnya dipakai buat kesejahteraan masyarakat, itu dipakai membangun (gedung yang dibakar atau dirusak). Kita harus mematuhi regulasi kepatuhan,” bebernya.

Lalu, literasi media perlu dipertebal, agar tidak semua kabar yang ada di sosial media langsung dipercaya tanpa melakukan pengecekan ulang. Lalu tidak asal meniru perbuatan orang lain, mislanya pembakaran gedung-gedung yang memicu peristiwa serupa di daerah lain.

“Kita harus bisa memahami, sosmed itu tetap harus dicermati. Kedua, kita harus cek terhadap perilaku orang lain. Jangan sampai sekedar meniru, tapi harus cerdas terhadap perilaku orang lain. Saya rasa masyarakat perlu diliterasi,” jelasnya.

Tokoh masyarakat juga agama atau ulama penting menjalankan perannya sebagai penengah antara masyarakat dan pejabat menjadi mediator. Ia menilai, solidaritas sosial itu sudah mulai tercermin dengan beberapa sikap pascakerusuhan, misalnya driver ojek online ikut membersihkan puing-puing bangunan bersama polisi.

Pesannya, agar peristiwa serupa tidak terulang, pemimpin harus mendengar suara paling miris dari masyarakat dan membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Lalu jangan asal berkomentar kontra. Suara rakyat harus ditindaklanjuti dengan forum atau dialog mendalam.

“Kalau begitu enggak akan ada lagi pemicu demo yang berakhir anarkis karena pemimpin dan yang dipimpin jadi satu kesatuan saling mendukung,” tandasnya. (lta/ham)