Lia Istifhama: Transformasi Demokrasi Kini Dipengaruhi Digitalisasi, Bukan Sekadar Aspirasi Rakyat

Lia Istifhama Anggota DPD RI asal Jawa Timur menyatakan bahwa wajah demokrasi Indonesia telah mengalami transformasi besar sejak era reformasi, dan kini memasuki fase baru yang dipengaruhi secara kuat oleh arus digitalisasi.

Menurutnya, demokrasi saat ini tidak lagi semata ditentukan oleh dinamika aspirasi rakyat secara langsung, tetapi juga oleh opini publik yang dibentuk melalui ruang digital.

“Transformasi wajah demokrasi tak lagi disebabkan semata oleh dinamika aspirasi rakyat, melainkan juga oleh dinamika digitalisasi yang sangat rentan terhadap fenomena post-truth,” ungkap Lia, dalam keterangannya,Senin (8/9/2025).

Lia menyoroti bahwa sejak reformasi 1998, wajah demokrasi Indonesia berubah signifikan dengan lahirnya banyak partai politik. Jika sebelumnya hanya ada tiga partai selama Orde Baru (PPP, Golkar, dan PDI), maka setelah reformasi, iklim politik menjadi lebih terbuka dan inklusif. Amandemen UUD 1945 juga menjadi tonggak penting dalam memperkuat prinsip trias politica dan membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode.

“Amandemen UUD 1945, terutama amandemen pertama dan ketiga, adalah pondasi utama demokrasi modern Indonesia, termasuk dalam mewujudkan pilpres langsung pertama kali pada 2004,” jelasnya.

Namun, Lia menggarisbawahi bahwa transformasi paling mutakhir dalam demokrasi Indonesia terjadi bukan hanya karena reformasi politik, tetapi juga karena revolusi digital yang mengubah pola komunikasi masyarakat.

“Kekuatan digital saat ini mampu membentuk opini publik secara masif dan cepat, bahkan melampaui fakta objektif. Inilah yang disebut era post-truth, di mana persepsi bisa lebih berpengaruh daripada realita,” tegasnya.

Ia mencontohkan bagaimana demonstrasi besar yang terjadi pada Agustus 2025 menjadi bukti konkret peran media sosial, khususnya TikTok, dalam menyebarkan isu dan memobilisasi massa. Sayangnya, aksi aspiratif tersebut sempat diwarnai tindakan anarkis akibat provokasi di ruang digital.

“Media sosial menjadi panggung utama pencitraan, baik positif maupun negatif. Bahkan kadang, realita dikalahkan oleh konsensus yang dibentuk di dunia maya,” katanya.

Menurut Lia, dengan dominasi generasi muda dan bonus demografi menjelang 2045, digitalisasi menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, membuka ruang partisipasi luas, namun di sisi lain, menghadirkan tantangan pencitraan palsu, manipulasi data, hingga eksploitasi AI dalam membentuk persepsi publik saat kontestasi politik.

“Kita menyambut baik digitalisasi, tapi harus diimbangi dengan integritas dan kecerdasan kritis. Jangan sampai pemimpin dipilih karena pencitraan digital semata, tanpa kompetensi dan integritas,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi salah satu tuntutan demonstrasi bertajuk 17+8 pada 3 September 2025 yang mendesak agar Mahkamah Konstitusi menetapkan syarat minimal pendidikan S1 bagi calon presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah.

“Ini menunjukkan rakyat semakin cerdas dan tidak hanya melihat tampilan digital, tapi juga menuntut kualitas dan kompetensi nyata dari pemimpinnya,” tambah Lia.

Lia menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dan keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai panduan jangka panjang pembangunan nasional. Menurutnya, pondasi ideologis yang kuat akan menjadi benteng dalam menghadapi disrupsi digital dan ancaman disintegrasi.

“Jika pondasi ideologi dan kenegaraan kita kuat, maka gelombang digital tidak akan menggoyahkan bangsa ini. Justru bisa menjadi peluang untuk menjadikan Indonesia lebih global dan berdaya saing tinggi,” pungkas yang juga anggota MPR RI ini.(faz/iss)