Kementerian Haji dan Umroh Diharapkan Bisa Negosiasi Penambahan Kuota dengan Saudi

Kementerian Haji dan Umrah yang baru diresmikan Prabowo Subianto Presiden RI pada Senin (8/9/2025) kemarin, diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan selama ini.

Hal itu disampaikan Farid Aljawi Ketua Kebersamaan Pengusaha Travel Haji & Umrah (Bersathu). Menurutnya, pembentukan kementerian baru ini diharapkan mampu mengikuti perkembangan soal haji dan umroh di Arab Saudi.

Sebab dalam beberapa kasus kemarin, perubahan kebijakan dari otoritas Arab Saudi sempat menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan ibadah haji.

Salah satu yang paling krusial misalnya Arab Saudi menunjuk delapan syarikah atau perusahaan penyelenggara resmi untuk mengelola layanan haji, menggantikan skema sebelumnya yang lebih terpusat.

Kebijakan itu kemudian membuat banyak jemaah haji yang sebelumnya dalam satu kloter terpisah ke sejumlah syarikah.

“Ya ini wujud kepedulian pemerintah ya kan terhadap masyarakat agar layanan Haji Umrah ini yang sudah menjadi sebuah industri berjalan dengan baik, (diharapkan) sesuai dengan ketentuan dan mengikuti perkembangan yang ada di Arab Saudi,” kata Farid ketika dihubungi suarasurabaya.net pada Selasa (9/9/2025).

Selain itu, menurut Farid pekerjaan utama dari Kementerian Haji dan Umrah ini adalah melakukan negosiasi dengan Arab Saudi soal tambahan kuota haji dan mempersingkat sistem antrean.

“Iya, salah satunya adalah masih antrian. Tentunya dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah ini khusus harapannya bisa bernegosiasi secara fokus untuk haji dan umrah,” ungkapnya.

Selama ini Kementerian Agama dianggap tidak bisa fokus dalam menangani urusan haji dan umrah karena ada tugas lain yang harus dijalankan, seperti mengurus soal pendidikan.

“Kalau di Kementerian kemarin kan Agama tidak menangani umroh dan haji saja. Kan ada pendidikan dan lain-lain. Kalau ini ya bisa harapannya fokus ya bernegosiasi ya untuk layanan haji dan kuota haji mungkin bisa ditambah begitu,” tuturnya.

Farid juga berharap ada perbaikan layanan di semua sektor tidak hanya kuota dan masa antrean. Kementerian Haji dan Umrah sebaiknya juga membenahi layanan penerbangan, akomodasi hotel, hingga haji reguler.

“Harapannya ya semuanya sektornya. Ya sisi kuota (haji), sisi penerbangan, sisi perhotelan, layanan, haji regular, itu khusus semua harus lebih baik,” jelasnya.

Kemudian terkait sistem antrean haji, Farid menilai sebaiknya pihak kementerian melakukan kajian ulang terhadap sistem first come, first go supaya lebih transparan untuk masyarakat.

“Nah, ini juga mungkin apa perlu dikaji ulang (sistem first come, first go) ya kan agar transparan terhadap masyarakat ya. Mungkin dengan ada Kementerian Haji Umrah dari berbagai sisi diperbaiki,” pungkasnya. (wld/saf/ham)