Di Jakarta, Belum Ada SPPG yang Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Laporan oleh Billy Patoppoi

Sabtu, 4 Oktober 2025 | 13:58 WIB

Ani Ruspitawati Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, memberikan keterangan pada awak media salah satunya terkait informasi terkini program Makanan Bergizi Gratis (MBG) saat ditemui di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/10/2025). Foto: Antara

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Ani Ruspitawati Kepala Dinkes DKI Jakarta mengatakan, seluruhnya, yakni 180 dapur, masih dalam proses pemenuhan persyaratan. Karena itu, pihaknya saat ini berkolaborasi dengan SPPG serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat penerbitan SLHS tersebut.

“Kami sedang berkolaborasi dengan SPPG termasuk juga PTSP untuk percepatan penerbitan SLHS. Jadi secara masif kami akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ulang,” ujar Ani di Jakarta, Sabtu (19/9/2025) seperti dilansir Antara.

Ani menjelaskan, sejak awal pihaknya sudah melakukan inspeksi ke dapur MBG. Namun, proses percepatan tetap diperlukan agar SLHS dapat segera diterbitkan.

“Kalau yang berbasis sertifikat belum ada, sedang berproses semua,” tambahnya.

Adapun sejak September lalu, pemerintah pusat menetapkan bahwa setiap dapur MBG atau SPPG wajib memiliki SLHS sebagai syarat mutlak, bukan sekadar administratif. Kebijakan ini muncul setelah adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan di sejumlah lokasi Program Prioritas MBG.

Di Jakarta, tercatat 60 siswa dari 10 lokasi mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Hasil laboratorium menunjukkan sebagian besar kasus disebabkan oleh bakteri.

Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan (Menkes), menegaskan pentingnya percepatan penerbitan SLHS agar standar kebersihan, kualitas SDM, serta proses pengolahan makanan di dapur MBG benar-benar terjamin.

Menurut Menkes, pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan dilibatkan untuk mengawasi persiapan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian. “Percepatan ini ditargetkan rampung dalam waktu sebulan,” tegas Menkes.

Budi menambahkan, secara nasional per September lalu sudah ada lebih dari 100 dapur MBG yang berhasil mendapatkan SLHS. Namun, untuk DKI Jakarta, seluruh dapur masih berproses dan belum ada yang mengantongi sertifikat. (ant/bil/iss)