
Shutdown atau penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) berpotensi menimbulkan dampak besar, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal hingga kerugian Produk Domestik Bruto (PDB) senilai 15 miliar dolar AS (sekitar Rp248 triliun) per pekan jika terus berlanjut.
Melansir Antara, Senin (6/10/2025), Kevin Hassett Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih dalam sebuah wawancara dengan televisi nasional setempat menilai, situasi bisa semakin buruk jika kebuntuan politik tidak segera diselesaikan.
“Namun saya pikir semua orang masih berharap kita bisa memulai awal yang baru di awal pekan ini, dan Partai Demokrat bisa melihat bahwa masuk akal untuk menghindari PHK seperti itu, untuk menghindari kerugian 15 miliar dolar AS per minggu yang menurut para penasihat ekonomi akan merugikan PDB jika terjadi penutupan,” kata Hassett.
Meski demikian, Hassett menilai jika Partai Demokrat mengambil pendekatan bijak dalam proses persetujuan anggaran di Senat, tidak ada alasan untuk melakukan PHK.
Kebuntuan ini muncul setelah tahun fiskal 2024 berakhir pada 30 September, sementara Kongres belum mencapai kesepakatan mengenai anggaran tahun berikutnya. Perselisihan sengit antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Senat menjadi penyebab utama, karena Partai Republik tidak memiliki mayoritas suara yang dibutuhkan.
Sebelumnya, Donald Trump Presiden AS juga memperingatkan bahwa jika Partai Demokrat tetap menolak RUU pendanaan sementara di Senat, Partai Republik akan menggunakan momentum shutdown untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan melakukan PHK terhadap ribuan pegawai. (ant/bil/iss)