Cegah Keracunan MBG, BGN Bakal Tutup SPPG yang Belum Penuhi Standar

Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan, pihaknya bakal menutup operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar untuk menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) secara aman.

Hal itu disampaikan Dadan dalam Rapat Konsolidasi Regional Dalam Rangka Pengawalan Program MBG di Surabaya.

“Kami akan hentikan sementara sampai dievaluasi, dimitigasi, dan kemudian setelah semua sesuai dengan SOP, maka kami akan izinkan lagi,” kata Dadan dalam keterangan yang diterima, Rabu (8/10/2025).

Kepala BGN menjelaskan, SPPG yang sudah beroperasi wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh dinas kesehatan setempat.

Sertifikat tersebut menjadi jaminan kualitas kesehatan dan kebersihan MBG yang nantinya bakal dikonsumsi anak-anak. Pihak BGN juga berkoordinasi dengan BPOM untuk mengawasi.

“BPOM berperan penting dalam mitigasi risiko keamanan pangan, sementara BGN fokus intervensi gizi yang tepat bagi penerima manfaat,” tuturnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan program MBG di Jatim melibatkan sekitar 3.526 satuan pelaksana dengan dukungan dana dari BGN senilai Rp35–36 triliun.

Dadan menyatakan, anggaran itu juga berpotensi mendorong peningkatan ekonomi di berbagai wilayah lewat produktivitas sejumlah sektor.

“Anggaran ini berpotensi meningkatkan produktivitas wilayah, membuka lapangan kerja baru, serta melahirkan peternak dan pelaku usaha pangan yang berdaya,” katanya.

Sementara itu, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur mengatakan, proses untuk mendapatkan sertifikat SLHS saat ini telah dilimpahkan ke pemerintah daerah sehingga prosesnya lebih mudah.

“Hari ini sudah mendapatkan kemudahan, yang semula oleh Kementerian Kesehatan, sekarang ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,” katanya.

Gubernur Jatim juga mengimbau seluruh pengelola SPPG agar terus berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk mempercepat penerbitan sertifikat SLHS.

Khofifah berharap pelaksanaan program MBG dapat mendukung pencapaian visi nasional dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Cita-cita besar Pak Presiden untuk penguatan gizi dan SDM menjemput Indonesia Emas 2045 bisa tercapai karena fasilitasi melalui MBG ini bisa dimaksimalkan,” ungkapnya.(wld/rid)