Pemerintah Israel Setujui Kesepakatan Gencatan Senjata untuk Akhiri Perang di Gaza

Pemerintah Israel resmi menyetujui kesepakatan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, dan melakukan pertukaran tahanan dengan faksi-faksi Palestina. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Benjamin Netanyahu Kantor Perdana Menteri, Jumat (10/10/2025) dini hari waktu setempat.

Persetujuan ini diambil setelah kabinet Israel menggelar rapat untuk melakukan pemungutan suara atas kesepakatan gencatan senjata, dan pembebasan sandera di Gaza.

“Pemerintah yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu menyetujui kesepakatan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza dan memulangkan seluruh sandera,” demikian pernyataan resmi kantor tersebut yang dilansir Anadolu.

Menurut lembaga penyiaran publik Israel, KAN, persetujuan resmi ini berarti kesepakatan gencatan senjata akan segera berlaku.

Sebelumnya, Donald Trump Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, telah mencapai kesepakatan tahap pertama rencana gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Kesepakatan itu dicapai setelah empat hari negosiasi tidak langsung di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, yang melibatkan delegasi dari Turki, Mesir, dan Qatar, di bawah pengawasan AS.

Semua menteri Israel mendukung kesepakatan tersebut kecuali lima orang, termasuk Itamar Ben-Gvir Menteri Keamanan Nasional dan Bezalel Smotrich Menteri Keuangan. KAN mencatat, seluruh menteri yang menolak berasal dari partai Jewish Power dan Religious Zionism yang dipimpin oleh Ben-Gvir dan Smotrich.

Dengan disetujuinya kesepakatan ini, gencatan senjata di Gaza akan segera berlaku. Pasukan Israel dijadwalkan mundur ke garis kuning (yellow line) dalam 24 jam ke depan. Setelah itu, Hamas diwajibkan membebaskan semua sandera yang masih hidup dalam waktu 72 jam.

Persetujuan kabinet ini juga menjadi sinyal resmi bagi militer Israel untuk mulai menarik pasukannya secara bertahap dari Jalur Gaza.

Pada 29 September lalu, Trump Presiden memaparkan rencana perdamaian 20 poin untuk Gaza. Rencana itu mencakup pembebasan seluruh sandera Israel dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, gencatan senjata permanen, dan penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Gaza.

Tahap kedua dari rencana tersebut mencakup pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza tanpa keterlibatan Hamas, pembentukan pasukan keamanan gabungan antara warga Palestina dan personel dari negara-negara Arab serta Islam, serta pelucutan senjata Hamas.

Selain itu, negara-negara Arab dan Islam juga diharapkan berkontribusi dalam pendanaan pemerintahan baru dan rekonstruksi Gaza, dengan keterlibatan terbatas dari Otoritas Palestina.

Rencana tersebut disambut baik oleh sejumlah negara Arab dan Muslim, meskipun beberapa pejabat menilai banyak detail yang masih perlu dibahas agar implementasinya dapat berjalan penuh.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan hampir 67.200 warga Palestina di Jalur Gaza yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta membuat wilayah itu nyaris tak layak huni. (bil/ipg)