Legislator Minta Pemerintah Tak Impor Etanol untuk Campuran BBM E10

Ratna Juwita Sari Anggota Komisi VII DPR RI mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa menerapkan kebijakan pencampuran 10 persen etanol dalam bahan bakar (E10) tanpa memastikan kesiapan pasokan domestik.

Ia menegaskan, impor etanol bukan solusi tepat untuk mendukung transisi energi bersih.

“Saya mendukung E10, tapi pemerintah harus memastikan pasokan etanol cukup dari dalam negeri. Jangan sampai malah membuka celah impor baru,” ujar Ratna di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Ia menyoroti rendahnya kapasitas produksi etanol nasional, yang masih jauh dari kebutuhan jika E10 diterapkan secara penuh.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan etanol untuk E10 diperkirakan mencapai 890 ribu kiloliter per tahun, sementara produksi saat ini baru sekitar 161 ribu kiloliter.

Ratna juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan pabrik bioetanol di Bojonegoro, Jawa Timur. Ia meminta pemerintah tidak berhenti pada seremoni groundbreaking, tetapi segera memastikan pabrik tersebut benar-benar beroperasi.

“Pabrik Bojonegoro harus jadi prioritas nasional. Ini penting agar kita bisa menutup kekurangan pasokan tanpa harus bergantung pada impor,” tegas legislator dari Dapil Tuban-Bojonegoro itu.

Menurutnya, transisi menuju energi bersih seharusnya mendorong kemandirian energi nasional, bukan menambah ketergantungan pada luar negeri. Pemerintah diminta belajar dari pengalaman sukses program biodiesel yang mengutamakan kesiapan industri dalam negeri.

“Kebijakan energi hijau harus memperkuat kapasitas nasional dari hulu ke hilir. Kalau tidak, tujuan jangka panjangnya bisa meleset,” tutupnya.(faz/iss)