Pemerintahan Trump Bayar Gaji Tentara Pakai Dana Penelitian di Tengah Shutdown

Pemerintahan Donald Trump pada, Sabtu (11/10/2025), mengumumkan akan tetap membayar gaji pasukan militer Amerika Serikat (AS) selama penutupan (shutdown) pemerintah federal berlangsung.

Pembayaran itu, kata Trump, akan menggunakan dana tak terpakai yang sebelumnya dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan.

“Saya menggunakan kewenangan saya sebagai Panglima Tertinggi untuk mengarahkan Pete Hegseth, Menteri Perang kita agar menggunakan seluruh dana yang tersedia guna memastikan pasukan kita DIBAYAR pada 15 Oktober,” tulis Donald Trump Presiden dalam unggahan di platform Truth Social miliknya.

Melansir Reuters, Trump tidak menyebutkan secara spesifik sumber pendanaan atau total anggaran yang akan digunakan untuk membayar gaji pasukan.

Namun, seorang pejabat Pentagon mengatakan sekitar 8 miliar dolar AS yang awalnya dialokasikan untuk penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi akan dialihkan untuk membayar personel militer jika penutupan pemerintahan berlanjut setelah 15 Oktober.

Pengumuman ini datang saat shutdown pemerintahan AS telah memasuki hari ke-11, akibat kebuntuan anggaran antara pemerintahan Trump dan anggota Kongres dari Partai Demokrat.

Partai Republik, yang dipimpin Trump, menguasai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat. Namun, untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan, mereka memerlukan sedikitnya 60 suara di Senat, sehingga harus mendapat dukungan minimal tujuh senator dari Partai Demokrat.

Partai Demokrat menggunakan posisi tawar itu untuk menuntut agar subsidi kesehatan dalam program Affordable Care Act (ACA) tetap dilanjutkan dan diperluas. Mereka menolak mendukung rancangan anggaran yang tidak mencakup kebijakan tersebut.

Dalam unggahan di Truth Social, Trump menegaskan bahwa ia “tidak akan membiarkan Partai Demokrat menyandera Militer dan Keamanan Nasional kita dengan penutupan pemerintah yang berbahaya ini.”

Ia juga berjanji akan bekerja sama dengan Demokrat dalam isu kesehatan jika mereka sepakat untuk membuka kembali pemerintahan.

Ribuan Pegawai Federal Dirumahkan

Dengan belum adanya tanda-tanda kesepakatan, pemerintah mulai menindaklanjuti ancaman Trump untuk merumahkan ribuan pegawai federal sejak, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, Hakeem Jeffries pemimpin Fraksi Demokrat di DPR AS, memanggil kembali para anggota fraksi ke Washington untuk menggelar pertemuan Selasa malam, membahas “langkah selanjutnya terkait penutupan pemerintahan yang dilakukan Partai Republik dan krisis layanan kesehatan yang mereka ciptakan.”

Pemanggilan itu dilakukan meskipun Mike Johnson Ketua DPR dari Partai Republik, telah menyatakan tidak akan menjadwalkan sidang legislatif apa pun sampai penutupan pemerintahan berakhir. (bil/iss)