Menteri LH Sebut Kasus Radiasi Cs-137 di Cikande Jadi Alarm Keras

Hanif Faisol Nurofiq Menteri Lingkungan Hidup (LH) menyebut kasus paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Jawa Barat, jadi alarm keras bagi Indonesia untuk memperkuat sistem pengawasan bahan berbahaya dan kesiapsiagaan lingkungan nasional.

“Peristiwa kontaminasi dan paparan radionuklida Cesium-137, ini adalah alarm keras bagi kita semua. Ia menuntut respons terpadu, terukur, dan terkoordinasi dari seluruh elemen bangsa,” ujar Hanif dalam Apel Kesiapsiagaan Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Cs-137 di Mapolsek Cikande, Kabupaten Serang, Senin (13/10/2025) yang dilansir Antara.

Hanif mengungkapkan, tingkat radiasi yang terdeteksi di salah satu titik kawasan industri tersebut mencapai 33.000 mikrosievert per jam, atau sekitar 875.000 kali lipat dari radiasi alamiah. Menurutnya, fakta ini menunjukkan tingkat bahaya yang sangat serius terhadap keselamatan manusia dan lingkungan.

Setidaknya sembilan pekerja dinyatakan terpapar radionuklida Cs-137, berdasarkan hasil uji kesehatan Whole Body Counting oleh Kementerian Kesehatan.

“Kita bersyukur telah dilakukan penanganan serius kepada saudara-saudara kita yang terpapar berupa pemberian obat-obat khusus. Saat ini mereka berada di rumah masing-masing dalam pantauan Kementerian Kesehatan,” kata Hanif.

Hanif menegaskan, pemerintah telah membentuk satuan tugas lintas kementerian untuk memastikan penanganan kontaminasi Cs-137 berjalan cepat dan terukur. Pembentukan Satgas itu berdasarkan Keputusan Menko Bidang Pangan Nomor 43 Tahun 2025.

“Kita harus mempercepat proses penyelesaian Cs-137 dan memberikan kepastian penanganan pemerintah terhadap kasus ini. Pemerintah wajib hadir dan menyelesaikan secepat-cepatnya agar seluruh sektor kehidupan merasa aman,” tegasnya.

Menurut Hanif, pemerintah kini telah memiliki peta zonasi kontaminasi yang disusun oleh BRIN dan diperbarui oleh BAPETEN.

“Peta ini menjadi rujukan dalam pelaksanaan dekontaminasi serta penanganan masyarakat terdampak. Kami menitipkan target kepada satuan tugas lapangan agar proses dekontaminasi selesai secepat-cepatnya,” ujarnya.

Lebih dari 100 personel KBRN Korps Brimob Polri, satu peleton Denzi Nubika TNI AD, serta para ahli dari PT Grafika diturunkan untuk mempercepat pembersihan area industri tersebut.

“Demi keselamatan semua pihak, kegiatan dekontaminasi wajib mengikuti standar dan kaidah teknis BRIN serta pengawasan BAPETEN,” tambah Hanif.

Dalam aspek penegakan hukum, Hanif menegaskan tidak akan ada kompromi bagi pihak mana pun yang lalai hingga menyebabkan paparan radiasi Cs-137 ini.

“Saya telah meminta bidang penegakan hukum mempercepat prosesnya, dari penyelidikan ke penyidikan hingga langkah hukum lebih lanjut. Ini krusial untuk menelusuri sumber radiasi, baik dari impor scrap besi dan baja maupun dari kemungkinan pelimbahan Cesium-137 dalam negeri,” tegasnya.

Menteri LH juga menyebut, pengelola kawasan Industri Modern Cikande diwajibkan membangun tempat penyimpanan sementara (interim storage) untuk material radioaktif hasil dekontaminasi di area PT Peter Metal KBRN Technology. Berdasarkan rekomendasi BRIN, fasilitas itu ditargetkan beroperasi paling lambat awal 2026.

Sebagai langkah antisipatif, Kementerian LH menangguhkan sementara rekomendasi impor scrap besi dan baja dari luar negeri sampai sistem pengawasan bahan logam bekas dinyatakan aman. “Kejadian seperti ini tidak boleh terulang di wilayah Republik Indonesia,” ujarnya.

Selain aspek teknis dan hukum, Hanif juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak. Pemerintah telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada hampir 1.600 pekerja dan warga, dan jumlah ini akan terus ditingkatkan. (ant/bil/ipg)