Pemerintah Sepakat Orkestrasi Penataan Infrastruktur Pesantren

Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya memperkuat penataan dan keamanan infrastruktur pondok pesantren di seluruh negeri.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama lintas kementerian yang dimediasi oleh A. Muhaimin Iskandar Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), di Jakarta, Selasa (15/10/2025).

Dalam pernyataannya, Menko Muhaimin menyebut kesepakatan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam mendukung keberadaan dan keberlanjutan pesantren.

Ia menegaskan, arahan ini langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan pesantren menjadi lembaga pendidikan yang aman dan layak.

“Prabowo Presiden menekankan pentingnya sinergi. Negara harus hadir secara konkret, termasuk melalui penguatan infrastruktur pesantren,” ujar Muhaimin di kantor Kemenko PM.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh tiga menteri sekaligus, yaitu Nasaruddin Umar Menteri Agama, Dody Hanggodo Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Menko PM.

Dalam orkestrasi sinergi ini, Kementerian PUPR bertanggung jawab memastikan bangunan pesantren memenuhi standar keamanan. Kementerian Agama akan menjadi fasilitator pembinaan kelembagaan pesantren. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi fisik pesantren di wilayah masing-masing.

“Audit menyeluruh dan mitigasi itu penting. Ini bentuk langkah proaktif agar proses belajar-mengajar di pesantren berjalan kondusif. Jangan sampai ada kejadian seperti yang menimpa Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo terulang kembali,” kata Muhaimin.

Dia menambahkan, pesantren selama ini sudah terbukti berkontribusi besar dalam pembangunan bangsa, bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Termasuk memberi akses pendidikan kepada jutaan anak dari keluarga tidak mampu.

“Ini wake-up call untuk semua pihak. Kita harus menjamin lingkungan belajar yang aman bagi santri. Pemerintah tidak boleh abai,” tegasnya.

Dengan kesepakatan ini, diharapkan tidak hanya kualitas infrastruktur pesantren yang meningkat, tapi juga sistem pengawasan dan pembinaannya lebih terstruktur dan berkelanjutan.(faz/lta/ham)