Cak Imin Sebut Renovasi Ponpes Al Khoziny Layak Dapat Dukungan APBN

Muhaimin Iskandar Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat menyatakan, pembangunan ulang atau renovasi bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, layak mendapat dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, salah satu faktor yang jadi pertimbangan adalah banyaknya jumlah santri di Pondok Pesantren Al Khoziny.

Berdasarkan data yang dipegang Cak Imin, total ada sekitar 1.900 santri yang belajar di pesantren tersebut.

Dalam keterangannya, hari ini, Selasa (14/10/2025), di Jakarta, Menko Pemberdayaan Masyarakat meminta semua pihak berempati dengan para santri pascainsiden ambruknya Musala Pesantren Al Khoziny, akhir bulan lalu.

Kalau ada yang tidak setuju pembangunan Pondok Pesantren Al Khoziny menggunakan APBN, Cak Imin minta pihak yang keberatan memberikan alternatif lainnya sebagai solusi.

“Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? Dengan 1.900 santri yang sedang belajar,” ucapnya.

“Saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya Pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga, kan aneh, ya? Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama,” imbuh Cak Imin.

Sebelumnya, Tri Budhianto Direktur Anggaran bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyebut, pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny menggunakan APBN peluangnya besar.

Karena, Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan program revitalisasi pondok pesantren dalam APBN 2025.

Sementara itu, Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara mengungkapkan, Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penggunaan APBN untuk pembangunan dan perbaikan pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Dia menyebut, Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam supaya skema yang dipilih benar-benar efektif dan tepat sasaran. (rid/ipg)