Idrus Marham : Bahlil Lahadalia Tak Akan Mundur Sejengkalpun Jalankan Perintah Presiden Jaga Marwah Negara

Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya buka suara menanggapi meme dan komentar negatif yang menyerang dirinya secara pribadi di media sosial. Ia menceritakan bahwa dirinya sudah terbiasa dihina sejak kecil.

“Pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Saya kan bukan anak pejabat, saya bukan anak orang kaya, saya hanya anak kampung. Ibu saya buruh cuci, ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu sudah biasa sejak saya SD,” cerita Bahlil di sela Konferensi Pers di Kompleks Istana Negara Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Namun Bahlil menegaskan, dirinya tidak akan membiarkan pihak manapun mengintervensi arah kebijakan negara, terutama di bidang energi dan sumber daya mineral, sesuai arahan Prabowo Subianto Presiden.

“Saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba mendorong keinginannya untuk mengintervensi kebijakan negara. Ini saya tidak mau. Apa pun akan kita pertaruhkan tentang kedaulatan negara,” tegas Bahlil.

“Menteri itu pembantu presiden. Kalau apa yang diarahkan Presiden untuk menjaga marwah negara dan kedaulatan, jangankan selangkah, sejengkal pun saya tidak akan mundur,” imbuh Bahlil menegaskan.

Sementara, Idrus Marham Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar bidang kebijakan publik menilai sikap Bahlil sejalan dengan filosofi pemerintahan Prabowo Subianto Presiden yang menempatkan Ideologi dan Falsafah Bangsa, Pancasila sebagai landasan kebijakan.

“Konstruksi berpikir Pak Prabowo itu mengajak kita menyadari bahwa Indonesia ini rumah besar bangsa yang harus dirawat. Merawat itu dengan nilai kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, solidaritas, nasionalisme, patriotisme dan mengutamakan kepentingan rakyat,” kata Idrus.

Idrus menilai, serangan dan framing negatif di media sosial terhadap Bahlil Lahadalia Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan bentuk “paradoks demokrasi” di era keterbukaan informasi saat ini.

Idrus menggarisbawahi, berbagai kebijakan Bahlil di sektor energi dan sumber daya mineral menunjukkan keberhasilan dan keberpihakan yang sangat tegas kepada rakyat, bukan pada kelompok tertentu.

“Memperjuangkan keadilan harus dengan cara adil. Memperjuangkan demokrasi harus dengan cara demokratis. Memperjuangkan cita cita mulia dengan ketulusan dan niat baik, bukan dengan fitnah dan kebencian. Yang dilakukan Pak Bahlil itu menjadikan rakyat sebagai subjek, pelaku dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan lagi sekedar sebagai objek, bahkan hanya penonton,” terang Idrus.

Menindaklanjuti perintah Prabowo Subianto Presiden, Kementerian ESDM telah menata dan melegalisasi sumur minyak masyarakat. Terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2025 memberikan kesempatan kepada koperasi, BUMD dan UMKM mengelola 45.000 sumur minyak masyarakat. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan produksi 10.000 BOPD, menyerap 225 ribu tenaga kerja, dan memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi masyarakat.

Negara terus hadir dan berpihak pada masyarakat. Lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2025 memberikan kesempatan kepada koperasi, UMKM dan BUMD untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan.

Salah satu program penting dalam mendukung pemerataan listrik di seluruh pelosok negeri adalah Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), yang membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan sambungan listrik secara mandiri. Pada tahun 2024, program ini telah menjangkau 155.429 rumah tangga di seluruh Indonesia, dan pada tahun 2025 ditargetkan meningkat menjadi 215.000 rumah tangga penerima manfaat.

Selain itu, Program Listrik Desa (Lisdes) 2025–2029 sebagai langkah percepatan penyediaan listrik di 10.068 lokasi untuk menjangkau lebih dari 1,2 juta calon pelanggan. Khusus tahun 2025, pembangunan Listrik Desa diprioritaskan pada 1.285 lokasi dengan target jangkauan pada 77.616 rumah tangga baru di berbagai pelosok tanah air.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus berikhtiar mewujudkan swasembada energi, sebagaimana diamanatkan dalam ASTA CITA Bapak Presiden. Peningkatan produksi minyak bumi dilakukan melalui penerapan teknologi, reaktivasi sumur mati suri, serta eksplorasi potensi Migas di wilayah Indonesia Timur.

Periode Januari hingga September 2025, produksi minyak nasional (termasuk NGL) tercatat naik 4,79% menjadi 604,7 ribu barel per hari, dan pada tahun 2026 ditargetkan meningkat menjadi 610 ribu barel per hari.

Penguatan energi dalam negeri juga ditempuh melalui Program Mandatori B40, yang mengoptimalkan pemanfaatan biodiesel dari sawit. Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, menghemat devisa sebesar Rp93,43 triliun, menyerap 1,33 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi CO₂ hingga 28 juta ton pada tahun 2025.

Dalam sepuluh bulan terakhir, pemerintah telah meresmikan sejumlah proyek hilirisasi strategis dan menyerahkan 18 dokumen pra-feasibility study (pra-FS) untuk proyek hilirisasi dengan total nilai investasi mencapai USD 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat rantai pasok industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kemampuan teknologi dan daya saing Indonesia di pasar global.

Kinerja sektor ESDM juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga semester I tahun 2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ESDM telah mencapai Rp183,3 triliun, atau 71,9 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp254,6 triliun. Capaian ini membuktikan bahwa sektor energi dan sumber daya mineral tetap menjadi penopang utama penerimaan negara, sekaligus motor penggerak pembangunan nasional.

Realisasi investasi Januari – Agustus 2025 sebesar US$17,20 miliar, meningkat 8,5% dibandingkan realisasi periode sebelumnya pada 2024 yaitu US$ 15.85 miliar.

Idrus menambahkan,Bahlil selalu memiliki komitmen sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kesadaran Bahlil adalah tugasnya sebagai pembantu Presiden. Cara berpikir ini membuat Bahlil selalu konsisten ada dalam lingkaran kebijakan sebagai pembantu Presiden

Sebelumnya, dua organisasi sayap Partai Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), mendatangi Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri pada Senin (20/10/2025). Mereka melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Bahlil Lahadalia.

Unggahan-unggahan tersebut dinilai telah melanggar Pasal 27 dan 28 UU ITE serta Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

Namun, menurut Idrus, langkah tersebut sama sekali bukanlah perintah dari partai maupun dari Bung Bahlil Lahadalia Ketua Umum.

“Tidak ada kebijakan partai untuk melapor, apalagi perintah dari Ketua Umum. Ini murni ekspresi semangat anak muda yang ingin menjaga marwah organisasi dan pemimpinnya,” tegas Idrus.

“Bagi kami, kritik, bahkan fitnah sekalipun, adalah bagian dari bunga-bunga perjuangan,” imbuhnya.

Perjuangan untuk Rakyat perlu proses, dan dalam proses itu banyak tantangan. Sejatinya tantangan itu tidak dilihat sebagai hambatan, tapi menjadi pemacu dan pemicu untuk maju secara kreatif melahirkan kebijakan program yang produktif untuk kesejahteraan rakyat. Ketika terkait kepentingan rakyat, Partai Golkar harus terdepan, suara rakyat, suara Golkar.

Pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa AMPG dan AMPI baru sebatas melakukan konsultasi hukum dan belum mengajukan laporan resmi.(faz)