Pemprov Jatim Dorong Kemandirian Perempuan Lewat Program KIP Jawara

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus memperkuat program pemberdayaan perempuan dan keluarga rentan lewat program KIP (Kewirausahaan Inklusif Produktif) Jawara Jatim.

Program itu merupakan inisiatif lintas-organisasi perangkat daerah (OPD), yakni antara Dinas Sosial (Dinsos) Jatim dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim.

Fokus utama program ini, yaitu mewujudkan pembangunan yang responsif gender, sekaligus menekan angka kemiskinan yang banyak dialami oleh perempuan sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah utama.

Restu Novi Widiani, Kepala Dinsos Jatim mengatakan banyak perempuan di Jatim yang menjadi tulang punggung keluarga akibat ditinggal suami meninggal dunia atau bercerai. Lewat KIP Jawara, ditarget banyak perempuan dan keluarga miskin itu bisa mandiri secara ekonomi.

“Bansos itu sementara, berdaya itu selamanya. Karena seorang ibu di mana suaminya bisa tidak ada karena meninggal atau cerai hidup, kemudian dia dibebani anak untuk melangsungkan kehidupannya, ini sesuatu yang berat. Maka ada program kewirausahaan inklusif produktif yang berarti penting kita persembahkan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga perempuan,” jelasnya saat mengisi program Wawasan Merawat Bumi Majapahit di Radio Suara Surabaya, Senin (27/10/2025).

Karena itulah, lewat program Putri Jawara (Perempuan Tangguh Mandiri Menuju Jawa Timur Sejahtera), Dinsos menyalurkan bantuan berupa modal usaha, senilai Rp3 juta per penerima yang disalurkan langsung ke rekening penerima melalui Bank Jatim.

“Bantuan kami adalah uang, cash transfer. Supaya tidak ada sepeser pun tercecer. Ditransfer ke rekening yang sudah dibukakan di Bank Jatim, kemudian dengan pendamping, ibu-ibu itu didampingi sampai menjalankan usahanya,” ujar Novi sapaan akrab Kadinsos Jatim.

Ia menambahkan, program ini terbukti memberi dampak nyata bagi perempuan pekerja informal, seperti ojek online, agar bisa tetap produktif dari rumah tanpa meninggalkan peran pengasuhan.

“Kalau itu perempuan ojek online, dia bisa berusaha di rumahnya dengan bantuan modal kami. Bisa merawat putra-putrinya, dan kerawanan di jalanan juga tidak mungkin terjadi,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Tri Wahyu Liswati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim menjelaskan dalam program ini, pihaknya berperan dalam proses pemberdayaan dan pendampingan kelompok perempuan rentan.

Mulai dari penyintas kekerasan, perempuan kepala keluarga, hingga perempuan yang memiliki tanggungan lansia atau anak disabilitas.

“Kelompok perempuan rentan itu siapa saja? Satu, perempuan penyintas kekerasan. Kedua, perempuan kepala keluarga, tidak harus selalu janda. Bisa jadi dia punya suami tapi suaminya sakit, enggak bisa kerja, atau kena PHK. Otomatis dia harus menjadi tulang punggung keluarga,” jelasnya.

Liswati menambahkan, banyak perempuan yang kini menjadi satu-satunya pencari nafkah di keluarganya. Karena itu, DP3AK tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga melakukan asesmen mendalam sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

“Contoh nih, perempuan yang tinggal di tepi hutan berbeda dengan perempuan yang tinggal di tepi lautan, apalagi di tengah kota. Jadi pemberdayaan tidak serta-merta semua sama, tapi kami lihat kebutuhannya,” katanya.

Setelah mengikuti pelatihan keterampilan seperti beauty class atau usaha kuliner, para perempuan yang dinilai memiliki potensi akan mendapat bantuan modal dan kesempatan naik level untuk memperluas usahanya.

“Seluruh peralatan pelatihan itu dari kami semua. Kami ajarin mereka, misalnya jadi makeup artist. Kalau potensinya baik, dia punya kesempatan naik level keahliannya di tahun berikutnya,” ungkapnya

DP3AK juga membuka akses pendaftaran digital melalui media sosial resmi mereka agar perempuan rentan bisa mendaftar secara mandiri. “Kami ada link untuk mendaftar, disebarkan di medsos kami, bisa dilihat di IG, TikTok, atau medsos lainnya di akun @dp3ajatim,” ujarnya.

Responsif Gender dan Berdampak Nyata

Liswati mengatakan bahwa program KIP Jawara merupakan bukti sinergi erat antar-OPD di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim.

Program ini menurutnya juga menunjukan arah pembangunan di Jatim yang sangat responsif gender. “Ini adalah kekuatan Provinsi Jawa Timur yang responsif gender,” tegasnya.

Selain itu, Program KIP Jawara saat ini sudah menjangkau hampir 250 perempuan rentan di Jawa Timur, dengan hasil pemberdayaan yang terukur dan berkelanjutan. Total penerima manfaat program Jawara tahun ini mencapai 4.857 penerima, mencakup bantuan untuk perempuan, keluarga miskin, dan alumni UPT sosial.

Liswati menambahkan, DP3AK dan Dinsos Jatim akan terus bersinergi agar program pemberdayaan ini tidak berhenti hanya pada pelatihan, tetapi benar-benar meningkatkan pendapatan dan kemandirian perempuan di berbagai daerah.

“Harapan kami, mereka tidak hanya bisa, tapi menjadi expert. Kami ingin perempuan-perempuan Jawa Timur mandiri, tangguh, dan berdaya,” pungkasnya. (bil/iss)