Rakor Sekda dan Bappeda Jadi Ajang Pencerahan Pemda Hadapi Pengalihan TKD

Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025, menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan strategi menghadapi pengalihan Transfer ke Daerah (TKD).

Kegiatan yang dihadiri lebih dari seribu Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia itu memberi pencerahan bagi Pemda untuk menyusun anggaran 2026 yang efisien, sinkron dengan program pusat, dan berdampak langsung pada masyarakat.

Kebijakan pengalihan TKD yang sebelumnya dianggap menantang, kini mulai disikapi positif. Melalui rakor itu, Pemda diajak mencari solusi konkret untuk efisiensi anggaran dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah.

Kurdi Sekda Kabupaten Aceh Barat menyebut, rakor ini membuka wawasan baru tentang pengelolaan fiskal daerah.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Mendagri Tito Karnavian. Rakor ini membuktikan adanya harmonisasi nyata antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Menurut Kurdi, Aceh Barat siap menerapkan langkah efisiensi seperti pemangkasan biaya perjalanan dinas dan digitalisasi pajak daerah untuk meningkatkan PAD.

Dia juga menyiapkan lahan delapan hektare untuk sekolah rakyat dan pembangunan dapur MBG sebagai dukungan terhadap ketahanan pangan.

Gede Suyasa Sekda Kabupaten Buleleng, Bali, menilai, Rakor IPDN memberi ‘peta jalan’ bagi Pemda dalam menata anggaran pascapengalihan TKD.

“Kebijakan ini menuntut efisiensi agar pelayanan publik tetap optimal. Kami berterima kasih kepada Mendagri yang terus membina Pemda, bahkan setiap Senin kami dilibatkan dalam rapat pengendalian inflasi,” kata Suyasa.

Dia melanjutkan, Pemkab Buleleng akan menyelaraskan program pertanian dan pangan daerah dengan program pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, Candra Sekda Kabupaten Lahat, optimistis dapat tetap menjaga pembangunan daerah berkat efisiensi anggaran.

“Kami berhasil menghemat Rp429,5 miliar dari pemangkasan belanja birokrasi seperti rapat dan perjalanan dinas. Dana ini kami alihkan untuk membangun irigasi pertanian,” jelasnya.

Dana efisiensi tersebut digunakan membangun empat bendungan yang akan mengairi 8.000 hektare sawah, sejalan dengan program Asta Cita Ketahanan Pangan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

“Langkah ini juga mendukung visi Bupati Bursah Zarnubi menjadikan Lahat sebagai lumbung pangan Sumatera Selatan,” tambah Candra.

Fikri Aljauhary Kepala Bappeda Bengkulu Selatan menuturkan, daerahnya sudah memiliki fondasi kuat menghadapi pengalihan TKD.

“Realisasi pendapatan kami mencapai 80,77 persen dan belanja 73,47 persen. Ini mendapat apresiasi dari Mendagri sebagai yang tertinggi nasional,” ujarnya.

Dia bilang, kunci keberhasilan terletak pada penataan belanja presisi di setiap OPD dan penguatan program UMKM serta ketahanan pangan. Pemkab Bengkulu Selatan juga tengah menyiapkan pasar modern sebagai pusat pemasaran produk UMKM lokal.

Dalam pembukaan Rakor, Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri menegaskan pentingnya peran Sekda dan Kepala Bappeda sebagai penggerak utama efisiensi dan kesinambungan pemerintahan daerah.

“Sekda adalah jantung birokrasi daerah. Ia yang memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan efisien,” tegas Tito.

Lebih dari 1.100 peserta mengikuti Rakor ini untuk menjamin sinkronisasi program pusat dan daerah, sekaligus mempersiapkan strategi menghadapi pengalihan TKD 2026.

Pada kesempatan itu, Tito juga mengingatkan pentingnya daerah menangkap peluang program pusat di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Program akan disalurkan ke daerah dengan rekam jejak baik dan kepala daerah yang proaktif membawa perubahan,” pungkasnya.(rid)