Bertemu Wamensesneg, Perwakilan Guru Madrasah Sampaikan Aspirasi Terkait Peluang Jadi PPPK

Perwakilan guru madrasah swasta dari berbagai organisasi yang dari pagi hari ini, Kamis (30/10/2025) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, mendapat kesempatan beraudiensi dengan pemerintah.

Menjelang sore, Juri Ardiantoro Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) menerima perwakilan demonstran, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam keterangannya sesudah pertemuan, Muhammad Zein dari Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Guru mengatakan, para guru madrasah yang turun ke jalan hari ini rata-rata sudah mengabdi selama puluhan tahun.

Sehingga, mereka sangat ingin diangkat menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Ketika sekolah-sekolah negeri di Indonesia di PPPK-kan yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi PPPK. Itu satu-satunya tuntutan kami,” ujarnya.

Zein berharap, Prabowo Subianto Presiden memberikan perhatian khusus kepada nasib guru-guru madrasah yang statusnya masih pegawai kontrak.

Di tempat yang sama, Juri Ardiantoro Wamensesneg bilang, salah satu keluhan yang disampaikan para guru madrasah yaitu ketidaksetaraan peluang menjadi guru PPPK dibanding guru di sekolah umum.

Menurutnya, persoalan pengangkatan guru PPPK masih jadi pekerjaan rumah Pemerintah, dan prosesnya terus berjalan secara bertahap.

Dia menegaskan, aspirasi para guru madrasah hari ini akan disampaikan kepada Prabowo Presiden.

Wamensesneg menjamin, setiap aspirasi masyarakat akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian/lembaga terkait.

“Nanti kita tunggu bagaimana proses ini berjalan dan respons Bapak Presiden. Tentu kami tidak bisa langsung menjawab keputusan ini karena ini harus juga melibatkan banyak pihak untuk bagaimana membahas dan mendiskusikan aspirasi ini,” katanya.

Seperti diketahui, ratusan orang guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), hari ini menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas.

Mereka menuntut Pemerintah dan DPR merevisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang mengatur pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan begitu, para tenaga honorer madrasah swasta berharap punya kesempatan diangkat menjadi pegawai PPPK seperti guru di sekolah negeri.

Kemudian, guru madrasah swasta juga menuntut perlindungan profesi, pengakuan masa kerja, dan mendapat tunjangan yang layak.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban jalannya aksi, sebanyak 1.597 personel aparat gabungan dari unsur Polri, TNI dan Pemda DKI disiagakan di sekitar lokasi.(rid/ham)