Dorong Industri Maritim, Komisi VI DPR Tegaskan Seluruh Kapal Pesanan Negara Wajib Dibangun Dalam Negeri

Nevi Zuairina Anggota Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa kebutuhan kapal nasional mencapai ratusan unit dengan nilai potensi investasi hingga Rp1.320 triliun.

Karenanya ia mengingatkan, jika seluruh kebutuhan kapal tersebut dipenuhi dengan impor, maka uang negara akan mengalir keluar dalam jumlah masif.

“Ini harga mati bagi negara maritim seperti Indonesia. Mulai sekarang, sekecil apapun pesanan kapal BUMN atau pemerintah harus dari dalam negeri,” tegas Nevi dalam pertemuan Komisi VI dengan Kaharuddin Djenod Direktur Utama PT PAL Indonesia dan manajemen PT PELNI di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (22/11/2025).

Politisi PKS tersebut juga mendorong target minimal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 persen serta sinergi antar-BUMN maritim seperti PT PAL, PELNI, dan Pelindo, termasuk kerja sama dengan industri swasta nasional agar seluruh komponen kapal dapat diproduksi di dalam negeri, terutama yang membutuhkan sertifikasi khusus.

“Kita punya potensi pasar yang sangat besar untuk ketahanan pangan, energi, dan pertahanan. Saatnya uang negara berputar di dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” jelas Nevi.

Menanggapi dukungan tersebut, Kaharuddin Djenod Dirut PT PAL memaparkan data yang menunjukkan urgensi kemandirian industri kapal nasional.

Menurutnya, jika pembangunan kapal dilakukan di dalam negeri tetapi komponennya 100 persen impor, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi hanya 0,09 persen. Namun bila industri pendukung domestik ikut dibangun, dampaknya melonjak menjadi 1,2 persen terhadap PDB nasional.

“Kesenjangan itu sangat besar. Dari 0,09 persen menjadi 1,2 persen. Itu sebabnya kami sedang menyusun konsep besar di bawah arahan Menteri Pertahanan dan perintah langsung Bapak Prabowo Subianto Presiden,” ujar Kaharuddin.

Ia mencontohkan program Pertamina membangun 105 kapal tanker dalam 10 tahun ke depan yang seluruhnya akan dikerjakan di dalam negeri melalui PT PAL. Dengan standardisasi desain, misalnya mesin 12.000 hp, produksi 50 unit kapal sudah cukup untuk mendirikan pabrik mesin kapal lokal.

“Kalau hanya 20 unit mesin dibutuhkan untuk 50 kapal itu, sudah cukup untuk membangun pabrik mesin berkapasitas besar. Begitu juga program hilirisasi nikel Presiden untuk kapal tanker stainless steel dan kapal listrik yang kemarin dibahas dengan delegasi Rusia semuanya akan kami koordinasikan agar komponennya diproduksi di dalam negeri,” jelasnya.

Kaharuddin menegaskan bahwa PT PAL tidak ingin sekadar menjadi koordinator proyek besar untuk memperoleh kontrak, tetapi ingin membangun ekosistem industri maritim nasional secara mandiri, termasuk melalui transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM.

Nevi mengatakan Komisi VI akan terus mengawal kebijakan tersebut melalui harmonisasi regulasi lintas kementerian agar target kontribusi industri maritim sebesar 1,2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai pada periode pemerintahan saat ini. (bil/faz)