Danantara Diharap Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Berdirinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang menjadi superholding investasi dan memayungi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diharapkan bisa berdampak pada perekonomian daerah, termasuk Jawa Timur.

Hal tersebut ditekankan dalam dalam Round Table Discussion (RTD) yang mengusung tema “Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?” yang digelar oleh Nagara Institut di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Surabaya pada Selasa (2/12/2025).

Akbar Faizal Direktur Eksekutif Nagara Institute mengatakan, dalam konteks reformasi BUMN, Jatim menempati posisi yang sangat strategis seiring dengan basis industri kuat, pusat manufaktur terbesar di Indonesia timur, pelabuhan dan logistik strategis, ekosistem Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinamis, sumber daya manusia (SDM) terampil dan kompetitif, hingga pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas rata-rata nasional.

Dengan struktur baru Danantara, ia mengatakan bahwa potensi Jatim semakin terbuka karena BUMN dapat menjalin mitra yang lebih erat dengan pelaku usaha daerah. Di sisi lain, daerah juga memiliki ruang yang lebih besar untuk mengusulkan proyek strategis.

“Aset BUMN di Jatim bisa dioptimalkan melalui skema investasi baru, peluang kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meningkat signifikan, dan industri yang berpeluang masuk ke rantai nilai BUMN berskala nasional,” katanya.

Untuk memastikan dampak positifnya, Nagara Institute melalui studi “Pengelolaan BUMN di Era Ekonomi Baru” melakukan sejumlah evaluasi, yakni pertama untuk memastikan agenda reformasi berjalan di jalur yang tepat. Kedua agar Danantara memaksimalkan potensinya. Ketiga agar BUMN lebih efisien dan kompetitif. Serta keempat agar daerah seperti Jatim mendapatkan manfaat nyata dari transformasi besar tersebut ini.

“Ini akan menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan resmi yang akan kami sampaikan dalam bentuk buku kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan manajemen Danantara,” ucapnya.

Ia menegaskan, lahirnya Danantara bukan sekadar reorganisasi, melainkan momentum untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat, disiplin, profesional, efisien, dan merata manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Indonesia memiliki peluang besar dan Danantara adalah salah satu kuncinya,” tuturnya.

Emil Dardak Wakil Gubernur Jatim mengatakan, Jatim merupakan gerbang menuju pusat ekonomi di wilayah timur Indonesia.

Kontribusi perekonomian Indonesia, kata dia, berasal dari 38 provinsi, dan Jatim menyumbangkan sebesar 14,54 persen atau hampir seperenam dari jumlah total.

“Dari mana Jatim punya kontribusi besar? manufaktur, industri, menyumbangkan 31,16 persen, perdagangan 18,31 persen, pertanian 11,98 persen,” ucapnya.

Lebih lanjut, kontribusi pertanian Jatim yang tercatat 11 persen juga menjadi nomor satu sebagai produsen padi di Indonesia, kemudian disusul hasil pertanian jagung hingga cabai.

Pihaknya berharap, dengan dibentuknya Danantara, bisa lebih berdampak bagus pada perekonomian Jatim.

“Di Jatim harapannya, tetap ada portofolio investasi yang tetap menarik bagi Danantara. Jadi akan intensif terus berkoordinasi, harapannya project yang memang lininer dengan BUMN di Jatim tetap mendapat investasi,” ujarnya.

Mukhamad Misbakhun Ketua Komisi XI DPR RI menambahkan, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Kita punya tambang dikelola siapa? Kita punya air dikuasai siapa? Sawit kita siapa yang punya? Cabang-cabang produksi ini harus diterjemahkan,” ujarnya.

Menurutnya, reformasi BUMN bukan hanya tentang efisiensi atau laporan keuangan, tetapi juga soal jarak kekuasaan, yakni antara negara, pasar dan rakyat yang selama ini dianggap terlalu rapat hingga sebagian fungsi negara melekat pada bisnis.

Edi Sewandono peneliti Nagara Institute dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) mengatakan bahwa Danantara yang dibentuk sebagai badan pengelolaan investasi, harus mampu mengkonsolidasikan perusahaan-perusahaan BUMN dan memberi dampak positif pada perekonomian Indonesia, termasuk di daerah-daerah.

“Jadi juga bagaimana kontribusi BUMN pada pendapatan daerah. Bagaimana aset dikerja samakan dengan daerah,” pungkasnya. (ris/saf/ipg)