Keterbukaan Mendagri Penting untuk Menjaga Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah di Masa Bencana

Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mengklarifikasi terkait pernyataannya soal bantuan dari Malaysia untuk korban bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025), di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, dia menegaskan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengecilkan bantuan dari Malaysia.

Mendagri bilang, tetap menghargai perhatian serta dukungan yang diberikan kepada para korban bencana.

“Saya ingin mengklarifikasi apa yang saya jelaskan pada saat podcast saya dengan Pak Helmy Yahya. Jadi saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan dukungan bantuan dari saudara-saudara kita yang dari Malaysia. Sama sekali tidak bermaksud itu ya,” ujarnya.

Tito juga menyampaikan, sejak awal Pemerintah Indonesia telah mengerahkan berbagai sumber daya nasional untuk menangani bencana di sejumlah wilayah Sumatra. Namun demikian, perhatian publik kerap lebih tertuju pada isu bantuan internasional dibandingkan upaya penanganan yang dilakukan di dalam negeri.

Terkait itu, pengamat menilai sikap terbuka yang ditunjukkan Mendagri mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab negara kepada masyarakat.

Surokim Abdussalam Analis Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura mengatakan, di tengah situasi kebencanaan yang penuh tekanan, pendekatan yang mengedepankan empati penting untuk menenangkan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurut Surokim, pernyataan Mendagri Tito yang secara terbuka mengakui adanya keterbatasan dalam penanganan bencana serta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat menunjukkan kepemimpinan yang responsif terhadap kondisi psikologis publik.

“Dalam situasi kebencanaan, sikap terbuka dan jujur dari Pemerintah justru penting untuk menghadirkan rasa kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujar Surokim saat dihubungi, Minggu (21/12/2025).

Soal polemik bantuan dari Malaysia, Surokim menilai klarifikasi yang disampaikan Mendagri juga mencerminkan empati dan penghormatan terhadap solidaritas antarnegara.

Dia menambahkan, komunikasi publik yang terkoordinir dan berempati menjadi kunci dalam situasi darurat. Karena, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi teknis, tetapi juga ketenangan dan kejelasan arah dari pemerintah.

Pandangan tersebut sejalan dengan Emrus Sihombing pakar komunikasi politik. Emrus menilai pengelolaan komunikasi publik dalam penanganan bencana perlu terus diperbaiki supaya lebih terintegrasi dan responsif terhadap kondisi kebatinan masyarakat.

Situasi kebencanaan, kata Emrus, membutuhkan komunikasi yang solid, satu suara, dan berbasis empati. Jika tidak dikelola dengan baik, informasi yang disampaikan justru berpotensi menimbulkan kebingungan di publik.

“Pemerintah memiliki Badan Komunikasi serta Kementerian Komunikasi dan Digital yang dapat dioptimalkan untuk mendukung komunikasi kebencanaan,” ujarnya, Minggu (21/12/2025).

Emrus menambahkan, penyampaian informasi mengenai bantuan internasional seharusnya dilakukan oleh kementerian yang memiliki kewenangan di bidang hubungan luar negeri agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

“Pembagian peran dan tugas komunikasi perlu ditegaskan agar setiap kementerian bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Emrus juga menyarankan Pemerintah menunjuk juru bicara khusus penanganan bencana guna memastikan alur informasi berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan mendukung upaya penanganan bencana secara menyeluruh.

“Juru bicara nantinya akan menjelaskan perkembangan penanganan bencana kepada publik,” ucap Emrus.

Sebelumnya, Tito menyebut bantuan medis yang dikirim dari Malaysia senilai kurang dari Rp1 miliar tidak seberapa dibandingkan dengan sumber daya penanggulangan bencana yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Pernyataan yang disampaikan Mendagri dalam podcast “Suara Lokal Mengglobal”, Kamis (11/12/2025), memicu beragam tanggapan warganet khususnya dari Malaysia.(rid)