Penangkapan Nicolas Maduro menandai akhir dari sebuah episode panjang pembangkangan Venezuela terhadap Amerika Serikat. Peristiwa itu bukan sekadar soal hukum, keamanan, atau nasib seorang presiden, tetapi puncak dari konflik ideologis yang telah lama dibangun antara negara yang menolak tatanan hemisfer dan kekuatan yang mengklaim kepentingan strategis di kawasan tersebut. Konteks ini sejalan dengan analisis Lars Schoultz dalam karyanya “Beneath the United States “(1998), yang menegaskan bahwa konflik AS–Amerika Latin hampir selalu berakar pada pembangkangan terhadap struktur pengaruh, bukan pada satu peristiwa tunggal.
Akar ideologi ini berasal dari Simon Bolivar, tokoh sentral perang kemerdekaan Amerika Selatan antara tahun 1810-1825. Bolivar melihat kolonialisme bukan hanya sebagai penindasan politik, tetapi sebagai sistem ekonomi dan budaya yang harus dihancurkan sampai ke akarnya. Ia menekankan bahwa republik-republik baru akan tetap rapuh tanpa persatuan regional dan kemandirian strategis. Ketakutan Bolivar terhadap dominasi kekuatan besar, termasuk Amerika Serikat ini adalah bagian integral dari visinya tentang kedaulatan Amerika Latin.
Pemikiran tersebut lama menjadi simbol nasionalisme, hingga dihidupkan kembali pada 1999 oleh Hugo Chavez. Chavez menjadikan Bolivarianisme sebagai ideologi negara, bukan sekadar referensi sejarah. Ia merekonstruksi warisan Bolivar menjadi kerangka politik kontemporer yang menggabungkan anti-imperialisme, nasionalisme sumber daya, dan sosialisme abad ke-21.
Dalam praktiknya, Bolivarianisme diterjemahkan ke kebijakan konkret seperti nasionalisasi migas dan pembentukan aliansi regional di luar orbit Washington. Langkah-langkah ini secara langsung menabrak kepentingan ekonomi dan geopolitik Amerika Serikat, sehingga konflik menjadi tak terhindarkan. Hal ini dianalisis oleh Javier Corrales dan Michael Penfold dalam “Dragon in the Tropics” (2011), yang menunjukkan bahwa konflik AS–Venezuela meningkat tajam setelah kebijakan ekonomi Chavez mulai mengganggu kepentingan korporasi dan arsitektur pasar energi global.
Di bawah Chavez, Bolivarianisme masih berfungsi sebagai proyek politik yang relatif konsisten. Namun perubahan drastis terjadi ketika kekuasaan beralih ke Nicolas Maduro. Sepeninggal Chaves yang meninggal tahun 2013, Maduro memerintah dalam situasi krisis ekonomi akut dan legitimasi yang menurun, sehingga ideologi berubah dari alat transformasi menjadi mekanisme bertahan hidup rezim. Krisis Venezuela pasca-Chavez itu mempercepat pergeseran dari populisme redistributif ke otoritarianisme defensif.
Maduro memusatkan kekuasaan secara ekstrem dengan melumpuhkan parlemen, mengendalikan peradilan, membatasi media, dan mengandalkan militer sebagai pilar utama stabilitas. Venezuela bergerak dari sistem elektoral menuju kediktatoran, dengan Bolivarianisme digunakan sebagai pembenaran ideologis.
Dari sudut pandang Amerika Serikat, Chavez dan Maduro dipandang sebagai satu garis pembangkangan yang berlanjut. Namun pendekatan Washington berubah seiring waktu. Mulanya pandangan Amerika Serikat tentang Amerika Latin sangat dipengaruhi oleh Doktrin Monroe. Doktrin ini digagas James Monroe Presiden Amerika Serikat pada 1823. Prinsipnya, Eropa tidak boleh lagi ikut campur urusan Amerika. Doktrin ini dikembangkan Franklin Delano Roosevelt sebagai “Roosevelt Corollary” untuk mengklaim pengaruh eksklusif Amerika Serikat ke seluruh Amerika Latin. Doktrin lain yang juga dikembangkan di era setelah Perang Dunia II adalah “Good Neighbor Policy”. Doktrin ini mengemas pengaruh Amerika Serikat dalam bentuk kerja sama, sementara era pasca-Perang Dingin menggunakan demokrasi dan HAM sebagai instrumen tekanan.
Di tahun 2025, Trump mengembangkan doktrin baru yang disebut “Trump Corollary” yang mempertahankan dominasi Amerika Serikat di hemisfer barat guna mencegah pengaruh asing, terutama China, untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat. Doktrin ini menyertakan kekuatan militer jika perlu untuk melindungi kepentingan nasional.
Dalam hal ini, Venezuela dalam garis politik luar negeri “pembangkangannya” terhadap Amerika Serikat, menjalin poros strategis bersama China. Bahkan sehari sebelum penangkapannya, Madura menerima delegasi China dalam pembicaraan kerja sama dua negara.
Penangkapan Maduro menjadi manifestasi pendekatan ini. Ia bukan hanya tindakan hukum, tetapi pesan geopolitik bahwa pembangkangan ideologis memiliki konsekuensi personal dan institusional. Strategi tekanan ini pernah disebut Stephen Walt dalam “Foreign Policy” (2020), sebagai ciri khas kebijakan luar negeri era Trump.
Dampaknya mungkin saja meluas ke negara-negara lain yang memiliki kedekatan ideologis dengan Bolivarianisme, seperti Nikaragua dan Kuba. Mereka membaca peristiwa ini sebagai sinyal bahwa ruang toleransi terhadap pembangkangan semakin menyempit.
Pengalaman Venezuela juga membuka kritik terhadap Bolivarianisme dalam praktik. Ideologi emansipatoris berubah menjadi justifikasi pemusatan kekuasaan dan kegagalan institusional. Namun pada saat yang sama, tindakan Amerika Serikat menunjukkan batas keras ruang otonomi negara kecil dalam sistem internasional. Dualitas ini sedang terjadi sekarang, bahwa ideologi perlawanan selalu berhadapan dengan struktur kekuasaan global yang timpang.
Venezuela akhirnya menjadi studi kasus tentang dilema klasik negara kecil. Tunduk berarti kehilangan kedaulatan, membangkang berarti berhadapan dengan risiko eksistensial. Bolivarianisme pernah menawarkan jalan ketiga, tetapi runtuh ketika tidak ditopang institusi yang kuat.
Eddy Prastyo | Editor in Chief | Suara Surabaya Media
“Dari ide pembebasan ke titik benturan kekuasaan global”
NOW ON AIR SSFM 100
