Pemerintah Buka 156 Program Studi Kedokteran Baru untuk Memperkuat Layanan Kesehatan
Kamis, 15 Januari 2026 | 22:33 WIB
Tri Yogi Yuwono Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) merespons pernyataan Prabowo Subianto Presiden RI terkait Indonesia kekurangan 100.000 dokter.
Menurutnya, percepatan Pendidikan Dokter Dan Dokter Spesialis (PPDS) merupakan langkah positif untuk menjawab tantangan tersebut.
Triyogi mencontohkan, program PPDS yang dimiliki Unusa saat ini merupakan bagian dari percepatan program pemerintah. Dari lima program PPDS yang direncanakan, Unusa telah memperoleh izin untuk dua program.
“Alhamdulillah kami dapat dua PPDS dari lima yang kami rencanakan. Kalau memang komitmen pemerintah itu tentang kedokteran ini betul-betul dilaksanakan, saya kira bagus lah percepatan banyak dokter, terutama yang di daerah-daerah,” katanya di Ruang Rektorat Unusa, Surabaya pada Senin (19/1/2026).
Ia juga menyambut baik rencana pemerintah yang akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa kedokteran, termasuk untuk program PPDS. Menurutnya, kebijakan tersebut membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia untuk menempuh pendidikan kedokteran.
“Saya juga dengar katanya semua nanti akan diberi beasiswa. Ini luar biasa, semua anak muda Indonesia bisa berkesempatan masuk di Fakultas Kedokteran dengan beasiswa. Jadi saya kira bagus program Bapak Presiden ini dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan,” ucapnya.
Unusa, kata dia, memiliki kapasitas pendidikan yang masih bisa dikembangkan. Saat ini daya tampung sekitar 150 mahasiswa, namun ia memastikan bahwa ke depan bisa ditingkatkan.
“Kami sebetulnya punya kapasitas yang lebih besar dari 150 yang kita miliki. Dan insyaallah kalau memang nanti program itu dilaksanakan, kami akan support dan siap memperbesar menjadi 200,” ucapnya.
Triyogi menyebut, seluruh upaya tersebut dilakukan sesuai dengan kriteria dan prosedur, termasuk jumlah fasilitas, laboratorium, hingga jumlah dosen minimal.
“Jadi walaupun dipercepat, bukan berarti dimudahkan. Percepat itu ada prosesnya, sekuensinya itu cepat, tapi semua prosesnya itu semua ya seharusnya. Misalkan dicek jumlah dosennya, kami sempat ditolak juga karena dosen ini terlalu tua, nggak sesuai kualifikasi, ya kita ganti, termasuk peralatan lab dan semuanya juga ada perbaikan dan kita laksanakan,” jelasnya.
Handayani Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unusa menambahkan bahwa percepatan PPDS merupakan bagian dari cita-cita pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dokter dan dokter spesialis di berbagai daerah. Ia menilai, selain problem jumlah dokter juga perlu fokus pada distribusi dokter.
“Bukan hanya kurang jumlah, tetapi bagaimana pendistribusian. Jadi ke depan kita berharap pemerintah punya program pendistribusian yang lebih bagus,” ucapnya.
Pihaknya berharap, upaya tersebut bisa menjawab tantangan kekurangan dokter sekaligus pemerataannya di berbagai daerah di Indonesia.
“Kita berharap juga, kalau Muhammadiyah punya 20 FK ya, kita berharap nanti dari Nahdlatul Ulama juga akan bermunculan FK-FK baru, maupun program PPDS dari Nahdlatul Ulama ya,” pungkasnya. (ris/bil/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
