Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya dan Armuji Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya menegaskan bahwa selama dua periode kepemimpinan mereka, pola kerja yang dijalankan memang berbasis pembagian peran.
Armuji sebagai Wawali lebih banyak turun langsung ke lapangan menyerap persoalan warga, sementara Eri sebagai Wali Kota mengambil peran pada sisi kebijakan dan pengambilan keputusan strategis.
Hal itu disampaikan keduanya saat mengisi Program Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (23/1/2026). Baik Eri maupun Cak Ji sapaan arkab Wawali sudah sepakat untuk saling melengkapi, bukan saling bersaing.
“Jadi gini, dalam memimpin itu wali kota dan wakil wali kota itu saling menunjang ya dalam hal apapun. Cak Ji dengan saya ini berbagi peran,” kata Eri.
Menurut Eri, pola itu membuat roda pemerintahan berjalan sesuai porsinya. Ia menyebut, ketika isu-isu di luar sedang ramai, mereka justru sering bertemu untuk membahas kebijakan.
Dia mengatakan bahwa pembagian peran itu terlihat jelas saat menangani persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan hukum. Contohnya seperti kasus mafia tanah.
“Cak Ji banyak buat konten nih. Ternyata masalahnya tidak bisa diselesaikan. Karena apa? Permasalahan yang berhubungan dengan hukum,” ujarnya.
Saat itulah, Eri Cahyadi sebagai Wali Kota Surabaya masuk mengambil peran membuat kebijakan. Termasuk membentuk Satgas Premanisme yang ramai belakangan.
“Maka di situ Cak Ji ketemu sama saya, ‘Mas, iki carane piye?’ Oh, berarti kita membentuk satgas premanisme. Kita membentuk satgas mafia tanah,” kata Eri.
Adapun untuk pembentukan satgas tersebut, kata dia, karena persoalan tanah tidak mungkin diselesaikan hanya oleh wali kota dan wakil wali kota.
“Saya dan Cak Ji tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Ketika masalah tanah loh ya, berarti harus ada kepolisian. Harus ada BPN (Badan Pertanahan Nasional),” tuturnya.
Karena itulah, Wali Kota menilai pembentukan Satgas Mafia Tanah menjadi keputusan yang tidak terpisahkan dari laporan lapangan Armuji. “Berarti dari laporan Cak Ji, ya wis aku tak buka Satgas Mafia Tanah,” katanya.
Sementara Armuji sendiri, pada kesempatan itu menyatakan akan selalu mensuport setiap kebijakan pemerintah kota dengan gaya yang berbeda dari wali kota. Termasuk, lewat konten miliknya.
“Kita selalu men-support. Artinya kita juga mensosialisasikan ke warga. Baik itu masalah beasiswa, baik itu masalah rutilahu (rumah tidak layak huni), apapun semua persoalan dengan gaya yang berbeda,” ujarnya.
Cak Ji juga tak menampik akhir-akhir ini sering disebut wakil wali kota konten. Dia menjelaskan, metode konten itu merupakan bentuk laporan pertanggungjawabannya secara langsung sebagai wakil wali kota.
“Wakil itu kan dia relatif gak ada kegiatan, iya toh. Ini bukan (sekedar) wakil walikota konten. Apa yang saya lakukan kepada warga? Apa yang saya suguhkan kepada warga? apa yang saya membikin bantuan kepada warga? Ya selalu kita kita kita laporan ke warga supaya apa? Supaya ada progress report-nya,” jelasnya.
Wawali menjelaskan kalau selama ini dia lebih fokus mengklarifikasi permasalahan yang ada. Menurutnya, setiap permasalahan butuh diklarifikasi dan dimediasi.
“Itulah buktinya kalau kita itu benar-benar kerja. Bukan berarti saya turun ke lapangan itu disediakan (bahan/topiknya) terus tahu-tahu untuk pencitraan. Enggak, ada laporan beneran,” ungkapnya.
Cak Ji juga memastikan, setiap konten yang ada bukan bertujuan untuk dimonetize, dan murni untuk proges report. “Itu sebagai laporan, bentuk proyek laporan kerja kepada masyarakat,” pungkasnya. (bil/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
