Sanae Takaichi PM Jepang Bubarkan DPR dan Akan Gelar Pemilu Sela

Sanae Takaichi Perdana Menteri Jepang pada Jumat (23/1/2026) resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai langkah membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilu sela pada 8 Februari. Pemilu tersebut dimaksudkan untuk memperoleh legitimasi publik terhadap arah kebijakan ekonomi dan keamanan yang diusung pemerintahannya.

Laporan kantor berita Kyodo yang dikutip Antara menyebutkan bahwa keputusan pembubaran majelis rendah yang memiliki 465 kursi itu disetujui kabinet pada Jumat pagi, tak lama setelah terbentuknya koalisi baru antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang. Langkah ini tergolong tidak lazim karena dilakukan di awal masa sidang reguler, sesuatu yang terakhir kali terjadi hampir enam dekade lalu. Padahal, masa jabatan anggota parlemen sejatinya baru akan berakhir pada 2028.

Takaichi menegaskan bahwa pemerintahannya, yang mulai menjabat pada Oktober 2025, belum pernah memperoleh mandat langsung dari pemilih. Hal tersebut juga berlaku bagi koalisi baru yang dibentuk pada periode yang sama, sehingga diperlukan pemilu untuk memperkuat legitimasi politik pemerintahan.

Dengan dibubarkannya majelis rendah, tahapan kampanye secara otomatis dimulai dalam waktu singkat. Selama masa kampanye, isu ekonomi diperkirakan menjadi sorotan utama, khususnya wacana penghapusan atau penangguhan pajak konsumsi atas bahan pangan guna menekan beban rumah tangga di tengah laju inflasi.

Pemilu sela ini juga akan diikuti oleh kekuatan oposisi baru, yakni Aliansi Reformasi Sentris, yang dibentuk oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Partai Komeito. Komeito sendiri merupakan mantan mitra koalisi LDP selama 26 tahun.

Perdebatan mengenai kebijakan fiskal diperkirakan mengemuka, seiring dorongan oposisi untuk menghapus pajak konsumsi atas makanan secara menyeluruh, sementara pemerintah mengkaji opsi penangguhan. Isu lain yang diprediksi mengemuka mencakup transparansi pendanaan politik, menyusul skandal dana gelap yang melibatkan LDP dalam beberapa tahun terakhir, serta kebijakan terkait warga asing dan sektor pariwisata.

Meski tingkat kepuasan publik terhadap Kabinet Takaichi relatif tinggi, posisi koalisi pemerintah di parlemen tergolong rapuh. Koalisi berkuasa hanya menguasai mayoritas tipis di majelis rendah dan masih berada dalam posisi minoritas di Dewan Penasihat, sehingga kerap bergantung pada dukungan partai lain untuk meloloskan legislasi.

Penetapan jadwal pemilu yang hanya berjarak 16 hari sejak pembubaran parlemen—yang merupakan jeda terpendek dalam periode pascaperang—menuai kritik. Sejumlah pihak menilai waktu yang sangat singkat tersebut membatasi ruang bagi pemilih untuk menilai secara memadai program dan agenda kebijakan para peserta pemilu.

Kritik juga datang dari partai oposisi terkait keputusan pemerintah menggelar pemilu sebelum parlemen mengesahkan anggaran awal tahun fiskal 2026 yang dimulai pada April. Oposisi menuding pemerintah lebih mengedepankan kepentingan politik ketimbang stabilitas kebijakan fiskal.

Sebagai catatan, pemilu terakhir untuk memilih anggota majelis rendah Jepang sebelumnya dilaksanakan pada Oktober 2024.(ant/iss)