KPK Panggil Fuad Hasan Masyhur Bos Biro Haji sebagai Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berupaya mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024, yang melibatkan pejabat di Kementerian Agama (Kemenag).

Dalam prosesnya, hari ini, Senin (26/1/2026), Penyidik KPK kembali memanggil Fuad Hasan Masyhur pemilik travel haji dan umrah, sebagai saksi.

Budi Prasetyo Juru Bicara KPK mengatakan, pemeriksaan saksi terjadwal dilaksanakan hari ini, di Gedung Merah Putih, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Dia menegaskan, KPK memerlukan keterangan saksi-saksi untuk mengungkap perkara yang sedang ditangani.

“Hari ini KPK melakukan penjadwalan pemeriksaan saksi Saudara FHM, selaku pihak swasta, dalam lanjutan penyidikan perkara kuota haji,” ujarnya di Jakarta.

Sebelumnya, Kamis (28/8/2025), Penyidik KPK sudah memeriksa dan memasukkan nama Fuad Hasan Masyhur dalam daftar cekal untuk bepergian ke luar negeri.

Kasus itu berawal dari pemberian tambahan 20 ribu kuota untuk Jemaah Haji Indonesia dari Kerajaan Arab Saudi tahun 2023.

Merujuk Pasal 64 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji khusus hanya 8 persen, dan kuota haji reguler 92 persen.

Tapi, dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama menerabas aturan itu dengan membagi kuota 50 banding 50 persen atau 10 ribu untuk jemaah haji reguler, dan 10 ribu buat haji khusus.

Kebijakan itu membuat 8.400 orang jemaah haji reguler yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun gagal berangkat. Padahal, sebetulnya mereka bisa menunaikan ibadah haji tahun 2024 dengan adanya kuota tambahan.

KPK mensinyalir ada pemberian sejumlah uang dari pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan asosiasi haji kepada pihak Kementerian Agama untuk mendapatkan kuota jemaah.

Berdasarkan kecukupan bukti di tahap penyelidikan, KPK meningkatkan status penanganan kasus jadi penyidikan, dan menetapkan dua orang tersangka.

Masing-masing, Yaqut Cholil Qoumas bekas Menteri Agama, dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex staf khususnya.

Sampai sekarang, jumlah kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi kuota haji masih dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Walau sudah menetapkan tersangka, KPK belum menahan kedua orang bekas pejabat penting di lingkungan Kementerian Agama tersebut.(rid/iss)