Pengamat UI Sebut Dewan Perdamaian Gaza Milik Trump Bisa Lemahkan PBB

Agung Nurwijoyo Pengamat Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menilai Dewan Perdamaian Gaza kontroversial dan berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Padahal Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang diresmikan di Swiss, pada 22 Januari 2026 itu, digadang-gadang bakal menjadi forum baru penyelesaian konflik global.

“Terkait rencana utama Board of Peace untuk rekonstruksi Jalur Gaza, saya menyoroti ketiadaan representasi Palestina dalam struktur pengambilan keputusan. Palestina dinilai hanya ditempatkan sebagai objek administratif dan teknis, sementara perencanaan besar justru datang dari aktor eksternal,” ujar Agung seperti dilansir laman Fisip UI, Senin (26/1/2026).

Board of Peace adalah organisasi internasional baru yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Tujuan organisasi ini adalah mengawasi administrasi transisi, stabilisasi, dan rehabilitasi di Jalur Gaza pascakonflik. Namun, mandatnya diperluas menangani berbagai konflik global lainnya.

Agung menganggap Board of Peace tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat. Baik dalam kepemimpinan maupun pendanaan, sehingga berpotensi menjadikan lembaga tersebut kompetitor PBB. Sekaligus instrumen politik Presiden Donald Trump yang dikenal memiliki pendekatan transaksional.

Perdamaian Gaza yang berkelanjutan harus dibangun berdasarkan aspirasi masyarakat palestina. Bagi Agung, master plan Gaza yang disampaikan Jared Kushner menantu Trump, berisiko tidak mencerminkan kehendak rakyat Gaza. Pembangunan Gaza Baru, disebut solusi yang hadir dari luar, bukan dari masyarakat Palestina.

Menanggapi Indonesia yang ambil bagian di Dewan Perdamaian Gaza, Agung mengingatkan konsistensi memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Namun demikian, Indonesia didorong untuk tidak sekadar hadir secara simbolik. Pemerintah diminta membawa agenda yang jelas dan terukur, dengan fokus pada keadilan, keamanan, persatuan Palestina, serta dorongan nyata menuju solusi dua negara,” jelas Agung. (lea/ham)