Kejagung Jemput Paksa Tiga Kajari, DPR Sebut Ujian Serius Reformasi Internal Kejaksaan

Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menjemput paksa tiga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) menuai perhatian publik.

Hasbiallah Ilyas Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai tindakan tersebut sebagai ujian nyata komitmen Kejagung dalam membersihkan institusinya dari praktik menyimpang.

Tiga Kajari yang dijemput paksa masing-masing Dezi Septiapermana Kajari Magetan, Fadilah Helmi Kajari Sampang, serta Soemarlin Halomoan Ritonga Kajari Padang Lawas.

Hasbiallah menegaskan, langkah ini sebagai bagian dari penegakan disiplin dan hukum internal di tubuh kejaksaan.

Hasbiallah Ilyas, yang akrab disapa Hasbi, menjelaskan bahwa tindakan tegas tersebut harus dibaca sebagai sinyal kuat bahwa Kejagung tidak boleh ragu menindak aparatnya sendiri.

Menurutnya, pembenahan internal hanya akan bermakna jika dilakukan secara konsisten dan transparan.

“Penegakan hukum internal ini harus menjadi bukti bahwa Kejaksaan Agung tidak melindungi oknum. Jaksa yang melanggar harus diproses secara tegas,” kata Hasbi dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).

Ia menambahkan, jika ketiga Kajari tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi berat harus dijatuhkan tanpa kompromi.

Menurutnya, ketegasan menjadi kunci untuk menjaga marwah institusi penegak hukum.

“Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran, apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kalau ingin kepercayaan publik pulih, maka hukum harus ditegakkan ke dalam terlebih dahulu,” tegasnya.

Hasbi juga menekankan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mengawasi langkah Kejagung dalam program pembenahan internal.

Ia mengingatkan, keberanian menindak pejabat tinggi di internal kejaksaan harus dibarengi dengan keterbukaan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Komisi III mendukung penuh upaya bersih-bersih. Namun yang paling penting, prosesnya harus akuntabel agar publik yakin ini bukan sekadar simbolik,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja aparat kejaksaan. Ia meminta publik tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum jaksa.

“Masyarakat punya peran penting. Laporkan jika ada jaksa yang menyimpang. Saya yakin Kejagung akan bertindak tegas bila ada bukti,” pungkas Hasbi. (faz/ipg)