Dispendik Surabaya Minta Bunda PAUD Susun Program Sesuai Wilayah

Dinas Pendidikan Kota Surabaya minta bunda PAUD menyusun program kerja sesuai wilayah masing-masing yang berdampak untuk anak dan keluarga. Febrina Kusumawati Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menyebut, program kerja harus berkelanjutan.

“Program tidak harus besar dan rumit, tetapi harus tepat sasaran, sesuai kebutuhan wilayah masing-masing, serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan,” jelasnya usai rapat kerja bersama bunda PAUD Surabaya, Kamis (29/1/2026).

Program harus mengacu 5 hal. Pertama, memastikan program kerja sejalan dengan kebijakan nasional dan Pemkot Surabaya. Kedua, menyusun program berdasarkan kondisi dan data nyata di wilayah.

“Data harus benar-benar riil, baik dari Dapodik, data kependudukan, maupun data lapangan, agar program sesuai kebutuhan sebenarnya,” tuturnya.

Ketiga, memperkuat kolaborasi berbagai pihak, seperti camat, lurah, kader, PKK, Posyandu, akademisi, media, tokoh masyarakat, organisasi mitra PAUD, hingga dunia usaha melalui program CSR.

Keempat, memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang membutuhkan pendampingan lebih, termasuk anak berkebutuhan khusus, agar PAUD di Surabaya menjadi ruang yang aman, nyaman, ramah, dan inklusif.

“Kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin untuk menyempurnakan program di tahun-tahun berikutnya,” terangnya.

Menurutnya, tantangan ke depan masih besar, mulai pemerataan akses PAUD, peningkatan mutu lembaga, hingga pendampingan orang tua dalam pola asuh anak.

Namun ia optimistis Surabaya mampu menjadi kota yang ramah anak dan peduli terhadap pendidikan anak usia dini.

“Kami berharap rapat kerja ini menghasilkan program yang jelas, realistis, dan dapat segera dilaksanakan sebagai pedoman bagi Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Surabaya. Terima kasih atas dedikasi dan komitmen dalam mendampingi anak-anak Kota Surabaya,” bebernya.

Ia menuturkan, pendidikan anak usia dini tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah.

“Peran Bunda PAUD sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran bahwa PAUD merupakan pondasi dasar pendidikan anak,” ujarnya lagi.

Bunda PAUD di tingkat wilayah, lanjutnya, merupakan jembatan utama antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat.

“Peran Bunda PAUD bukan sekadar sebagai pendamping kegiatan, tetapi sebagai penggerak di tengah masyarakat, penghubung antara pemerintah, satuan pendidikan, dan keluarga, serta teladan dalam menumbuhkan kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) RI juga telah menetapkan berbagai kebijakan, seperti pemerataan akses pendidikan, penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan literasi dan numerasi, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pembangunan satuan pendidikan.

“Semua kebijakan itu bertujuan agar anak-anak tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya,” terangnya. (lta/ham)