Menaker Sebut Keberlanjutan BUMN Tentukan Nasib Jutaan Pekerja

Yassierli Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menegaskan bahwa keberlangsungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menentukan masa depan jutaan pekerja serta penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia.

Menurutnya, stabilitas BUMN berbanding lurus dengan kesejahteraan buruh dan ketahanan ekonomi nasional.

“Kalau perusahaan tidak berkelanjutan, kesejahteraan tidak akan pernah aman,” tegas Yassierli Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/1/2026) yang dikutip Antara.

Pernyataan itu disampaikan Menaker, merespons kondisi ketenagakerjaan terkini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025, jumlah pengangguran di Indonesia masih berada di angka 7,46 juta orang. Yassierli menilai BUMN memiliki peran krusial untuk menekan angka tersebut.

Ia memperingatkan bahwa BUMN yang gagal tumbuh, tidak hanya akan menambah daftar pengangguran. Tetapi, juga memicu krisis sosial yang lebih besar.

Sebaliknya, BUMN yang kuat akan menjadi mesin utama pencipta lapangan kerja bagi generasi mendatang. “Kalau BUMN tumbuh, pengangguran bisa ditekan. Kalau tidak, risikonya justru makin besar,” ucapnya.

Menaker juga menyoroti tantangan kompleks yang dihadapi dunia usaha saat ini, terutama disrupsi akibat Kecerdasan Buatan (AI) dan transisi menuju industri hijau. Perubahan struktur pekerjaan secara masif ini dinilai bisa menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan strategi yang matang.

“Perubahan ini tidak bisa dihindari. Tapi kalau salah kelola, pekerja yang paling terdampak. Transformasi harus adil. Jangan sampai perusahaan berubah, tapi pekerjanya tertinggal,” imbuh Yassierli.

Menaker meminta serikat pekerja di lingkungan BUMN untuk memperluas fokus perjuangan mereka. Selain memperjuangkan isu upah dan kesejahteraan, serikat pekerja diharapkan menjadi mitra strategis dalam menjaga kelangsungan bisnis.

Salah satu langkah nyata yang didorong oleh Kemnaker adalah keterlibatan serikat pekerja dalam Gerakan Produktivitas Nasional (GPN). Buruh didorong untuk memiliki sertifikat ahli produktivitas agar dapat berkontribusi lebih besar bagi kemajuan perusahaan.

“Kami ingin teman-teman semua punya sertifikat sebagai ahli produktivitas sehingga dapat memahami persoalan yang dihadapi perusahaan, mengusulkan program, dan menjadi champion di perusahaan masing-masing,” ujar Menaker.

Sebagai informasi, Kemnaker mencatat telah mensertifikasi sekitar 700 ahli produktivitas pada tahun lalu, dan berencana memperluas cakupan ini melalui berbagai program pelatihan dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang inklusif. (ant/bil/ham)