Dewan Pers dan Organisasi Media Massa Minta Perpres 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights Jadi UU
Minggu, 8 Februari 2026 | 23:14 WIB
Lia Istifhama anggota DPD RI asal Jawa Timur, menampung berbagai aspirasi strategis dari jajaran Kementerian Agama Kabupaten Gresik dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang dirangkaikan dengan Dialog Kinerja 2026, Minggu (08/02/2026).
Kegiatan yang dihadiri pimpinan dan ASN Kemenag Gresik, kepala madrasah, serta pemangku kepentingan pendidikan keagamaan tersebut menjadi forum diskusi terbuka terkait tantangan nyata sektor pendidikan dan layanan keagamaan.
Sejumlah isu krusial mengemuka, mulai dari keterbatasan anggaran, kendala regulasi tanah wakaf, hingga kesejahteraan guru madrasah non-ASN.
Muhammad Ali Faiq Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik menilai dialog tersebut sebagai langkah penting dalam membangun kerja kolaboratif yang berkelanjutan antara pusat dan daerah.
“Forum ini menjadi ruang refleksi dan evaluasi bersama agar penguatan pendidikan dan layanan keagamaan dapat berjalan berkesinambungan. Kita butuh sinergi lintas sektor untuk menjawab tantangan ke depan,” ujar Muhammad Ali Faiq.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Gresik memiliki lebih dari 800 madrasah yang membutuhkan dukungan serius dari pemerintah pusat, baik dari sisi pendanaan maupun regulasi yang lebih adaptif.
“Jumlah madrasah yang besar ini membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam kebijakan anggaran dan regulasi, agar kualitas pendidikan tetap terjaga,” katanya.
Ali Faiq juga menyoroti persoalan tanah wakaf yang hingga kini masih menjadi hambatan dalam pengajuan pembiayaan negara. Banyak Kantor Urusan Agama dan madrasah berdiri di atas tanah wakaf, namun belum sepenuhnya dapat diakomodasi dalam sistem penganggaran.
“Kami berharap ada terobosan kebijakan agar aset wakaf tetap bisa diintegrasikan dalam skema pembiayaan satuan kerja negara,” tambahnya.
Selain itu, kesenjangan honor guru madrasah non-ASN turut menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kesejahteraan dan motivasi tenaga pendidik.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Senator Lia Istifhama mengapresiasi keterbukaan Kemenag Kabupaten Gresik dalam menyampaikan persoalan di lapangan.
Menurutnya, Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan tidak hanya berfungsi sebagai penguatan nilai, tetapi juga sebagai ruang strategis untuk menyerap aspirasi kebijakan.
“Pendidikan keagamaan bukan hanya urusan sektoral Kementerian Agama, tetapi persoalan bangsa dan negara. Nilai-nilai keagamaan adalah fondasi moral dan akal sehat publik yang sejalan dengan Empat Pilar Kebangsaan,” tegas Lia Istifhama.
Senator yang akrab disapa Ning Lia ini juga menekankan pentingnya kesinambungan arah kebijakan nasional agar program prioritas tidak terhenti akibat pergantian kepemimpinan.
“RPJM dan haluan pembangunan nasional harus menjadi komitmen bersama lintas periode agar anggaran negara benar-benar memberi dampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kondisi keterbatasan fiskal, Lia mendorong pemerintah untuk tetap menyiapkan kebijakan yang adil dan bijaksana demi menjaga kualitas layanan pendidikan keagamaan.
“Jika penambahan anggaran belum memungkinkan, maka penyesuaian kebijakan harus memastikan pendidikan keagamaan tidak semakin tertinggal,” tandasnya.
Melalui dialog yang berlangsung terbuka dan konstruktif tersebut, Lia Istifhama menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi Kemenag Kabupaten Gresik ke tingkat nasional.
Sosialisasi Empat Pilar pun menjadi momentum nyata untuk memperjuangkan keadilan anggaran, perbaikan regulasi, serta peningkatan kesejahteraan pendidik madrasah.(faz/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
