Golkar Tegaskan Larang Anggota Fraksinya Serang Kebijakan Prabowo

Muhammad Sarmuji Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI menegaskan fraksinya memiliki fatsun politik, yang di antaranya melarang mengkritik kebijakan Prabowo Subianto Presiden RI dan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden.

Sarmuji menjelaskan, fatsun politik tersebut merupakan konsekuensi bergabung dengan koalisi pemerintah. Menurut dia, seluruh kebijakan Fraksi Partai Golkar harus mendukung Astacita Presiden Prabowo.

Terlebih lagi, lanjut Sarmuji, Golkar kini sedang mendorong adanya koalisi permanen.

“Koalisi yang berada dalam suka dan duka. Koalisi yang berada dalam kebijakan yang populer maupun yang tidak populer,” kata Sarmuji saat perayaan HUT Ke-58 Fraksi Partai Golkar di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/2/2026) mengutip Antara.

Selain itu, dia menyampaikan fatsun yang kedua adalah anggota Fraksi Partai Golkar tidak boleh menyerang kawan sendiri.

Menurut dia, Golkar memiliki menteri yang cukup banyak di jajaran kabinet Prabowo sehingga jika ada sesuatu maka dibicarakan terlebih dahulu layaknya kawan sendiri.

“Tolong kasih masukkan sebelum rapat (di DPR) dimulai. Agar sesama kawan sendiri, jangan sampai jeruk makan jeruk,” kata Sarmuji.

Kemudian fatsun yang ketiga, kata Sarmuji, anggota Fraksi Partai Golkar dilarang menyoal sesuatu yang sudah diputuskan oleh negara.

Dia tak menampik bahwa keputusan negara bisa dievaluasi, tetapi jangan sampai menyerang.

“Misalkan tentang program Makan Bergizi Gratis, ada kelemahan-kelemahan di dalamnya. Tugas kita adalah menyempurnakan melalui masukan-masukan,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.

Lalu fatsun yang keempat, dia meminta anggota DPR dari Golkar untuk tidak mengubah sesuatu yang sudah diputuskan oleh koalisi.

Saat menyampaikan fatsun itu, Sarmuji pun menyapa Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Hariyadi yang hadir dalam acara Golkar itu.

Dia meminta kepada Bambang untuk menyampaikan sikap Fraksi Golkar itu ke Presiden Prabowo, sebagai sesama Partai Gerindra.

“Mas Bambang Hariadi, kita sudah menyusun fatsun politik melalui empat fatsun Fraksi Partai Golkar. Jadi, nanti bisa dilaporkan juga ke Pak Presiden,” tandas Sarmuji.(wld/iss)