PDIP Ingatkan MBG Jangan Korbankan Fasilitas Sekolah dan Kesejahteraan Guru

Polemik sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Bonnie Triyana anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP menegaskan pemerintah perlu terbuka kepada publik bahwa pendanaan program tersebut bersumber dari pos anggaran pendidikan dalam APBN.

Menurut Bonnie, keterbukaan penting agar masyarakat tidak menerima informasi yang simpang siur, terutama terkait klaim bahwa anggaran MBG sepenuhnya berasal dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga.

“Kita ingin memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat. Jangan sampai muncul kesan seolah-olah anggaran MBG ini lahir dari ‘keajaiban’ efisiensi tanpa menyentuh sektor penting lain,” ujar Bonnie dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Ia menyebut, berdasarkan Undang-Undang APBN dan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN, alokasi ratusan triliun rupiah untuk MBG tercatat sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Karena itu, menurutnya, tidak boleh ada narasi yang menutupi fakta hukum tersebut.

“Sebagai anggota DPR, kami punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan fungsi anggaran berjalan sesuai peruntukannya dan disampaikan secara jujur kepada rakyat. Jangan ada narasi yang mengaburkan fakta hukum dalam lembaran negara,” tegasnya.

Sementara itu, Denny Wahyudi anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP juga menyoroti keresahan masyarakat mengenai potensi dampak kebijakan tersebut terhadap dunia pendidikan.

“Kita ingin guru-guru di Indonesia lebih sejahtera dan segala hal yang diberikan untuk pendidikan benar-benar menyentuh sektor yang bisa membuat dunia pendidikan jauh lebih baik,” ujarnya.

Menurut Denny, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik serta perbaikan fasilitas sekolah harus tetap menjadi prioritas utama.

Ia mengingatkan agar program baru tidak sampai mengurangi esensi penguatan kualitas pendidikan nasional.(faz/iss)