Praktisi Pendidikan Soroti Ketergantungan Siswa pada AI: Literasi Rendah, Perlu Pengawasan Orang Dewasa

Itje Chodijah Praktisi Pendidikan sekaligus Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) periode 2021–2025, menilai kebijakan pembatasan penggunaan kecerdasan buatan (AI) di dunia pendidikan merupakan langkah yang tidak perlu diperdebatkan lagi.

Menurutnya, kebijakan seperti SKB 7 Menteri dan regulasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital harus dilihat sebagai upaya melindungi proses pembelajaran anak, terutama di tengah rendahnya tingkat literasi membaca yang berdampak pada lemahnya kemampuan berpikir kritis.

“Itu sesuatu yang tidak bisa diargumentasikan lagi. Kita harus menghubungkan pada tingkat literasi anak-anak ini. Literasi baca rendah, artinya kemampuan berpikir kritis tidak dilatih,” ujarnya mengudara di Program Wawasan Radio Suara Surabaya, Selasa (7/4/2026).

Ia menegaskan, penggunaan teknologi yang terlalu bebas justru berisiko membuat anak-anak menjadi tunduk pada teknologi, alih-alih memanfaatkannya secara bijak. Karena itu, tanggung jawab utama ada pada orang dewasa, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.

Itje menjelaskan, pembatasan AI bukan berarti pelarangan total. AI tetap bisa digunakan dalam proses belajar, namun harus dalam pengawasan dan dengan batasan yang jelas.

“AI tetap bisa dipakai, yang tidak boleh itu penggunaan secara terbuka tanpa kontrol. Yang diperlukan adalah orang dewasa yang bertanggung jawab dan paham bahayanya kalau tidak ada pengaturan,” katanya.

Ia juga menyoroti fenomena ketergantungan siswa terhadap AI yang dinilai sudah cukup mengkhawatirkan. Kondisi ini, menurutnya, terjadi karena orang dewasa justru melegalkan penggunaan tanpa kontrol yang memadai.

“Sudah parah karena orang dewasa melegalkan itu. Jadi kembali lagi, yang harus bertanggung jawab adalah para pendidiknya,” tegasnya.

Dalam konteks pengaturan, Itje menekankan pentingnya peningkatan kapasitas guru. Guru dinilai harus mampu merancang pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis, baik dengan maupun tanpa bantuan AI.

Ia menilai kecenderungan siswa mencari jawaban instan melalui AI menunjukkan bahwa proses interaksi pembelajaran di kelas belum optimal dalam melatih daya pikir.

“Kalau anak sekolah bergantung dengan AI, mereka ingin mencari jawaban instan. Artinya proses di kelas belum maksimal untuk melatih anak berpikir,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sekolah sejatinya bukan sekadar tempat mencari jawaban benar, melainkan ruang untuk membentuk pola pikir dan perilaku.

“Dunia kerja tidak hanya butuh nilai bagus, tapi orang-orang yang mampu berpikir kritis. Kalau cuma cari jawaban benar, tidak perlu sekolah,” ujarnya.

Itje juga menilai bahwa solusi tidak semata-mata terletak pada pembuatan aturan yang ketat di sekolah. Menurutnya, aturan seringkali justru mendorong siswa untuk mencari celah.

Sebaliknya, ia mendorong pendekatan berbasis keteladanan dari orang dewasa, baik guru maupun orang tua, dalam penggunaan teknologi sehari-hari.

“Hal-hal kecil itu penting. Guru pegang HP di kelas, anak akan meniru. Orang tua di rumah juga sama,” katanya.

Ia menambahkan, minimnya ruang dialog antara anak dan orang dewasa juga menjadi faktor yang membuat anak lebih memilih berinteraksi dengan gadget. Karena itu, ia menegaskan bahwa tanggung jawab membentuk penggunaan teknologi yang sehat tidak hanya berada di sekolah, tetapi juga keluarga, masyarakat, hingga media. (lta/faz)