Bapanas Pastikan Ketegangan Timur Tengah Tak Ganggu Stok Pangan Indonesia

Pemerintah memastikan ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz tidak akan mengganggu ketersediaan 11 komoditas pangan pokok strategis nasional.

Jaminan ini disampaikan di tengah kekhawatiran pasar global atas potensi terganggunya jalur perdagangan energi dan barang akibat konflik kawasan tersebut.

Berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional, pasokan sejumlah komoditas utama dipastikan tetap aman hingga 2026.

Sepuluh komoditas tersebut mencakup beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, serta daging sapi dan kerbau.

Sarwo Edhy Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa kondisi geopolitik di Selat Hormuz belum memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan Indonesia.

“Pemerintah memastikan ketersediaan 11 pangan pokok strategis masih aman dan tidak mengalami distorsi,” ujar Sarwo.

Ia juga menjelaskan bahwa komoditas yang masih memerlukan impor tidak berasal dari kawasan Timur Tengah.

Hingga Juni 2026, 11 pangan pokok strategis diproyeksikan tetap mengalami surplus, termasuk tiga komoditas yang masih memerlukan tambahan impor. Sarwo memastikan sumber impor berasal dari negara yang tak terdampak konflik di Selat Hormuz, yakni kedelai dari Amerika Serikat, daging kerbau dari India, sapi dari Australia, serta bawang putih dari China.

“Dengan demikian, jalur distribusi tidak melalui Selat Hormuz sehingga pengaruhnya sangat kecil,” tegasnya dilansir dari Antara pada Rabu (29/4/2026).

Sejalan dengan itu, Ateng Hartono Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan stabilitas pangan juga tercermin dari Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang menunjukkan tren membaik.

Dalam pemaparannya, pada pekan keempat April 2026, tercatat jumlah provinsi yang menunjukkan kenaikan IPH turun menjadi 13 wilayah, dari sebelumnya 15 provinsi pada pekan lalu.

“Trennya terus menurun sejak awal April. Pada minggu pertama tercatat 21 provinsi, kemudian 22 provinsi pada minggu kedua, turun menjadi 15 provinsi pada minggu ketiga, dan kini 13 provinsi,” paparnya.

Lalu, penurunanjuga terjadi di kabupaten/kota. BPS mencatat, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada pekan keempat April mencapai 126 daerah, menurun dibandingkan 137 daerah pada pekan sebelumnya.

“Jumlahnya terus menurun sejak awal April, dari 160 daerah, kemudian 149, 137, dan kini 126 daerah,” katanya.

Sebelum itu, Andi Amran Sulaiman Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian juga menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan, dengan porsi impor yang relatif kecil.

Ia menyebutkan, total impor sekitar 3,5 juta ton dibandingkan produksi nasional 73 juta ton atau sekitar 4,8 persen. Jika dibandingkan dengan kebutuhan nasional sebesar 68 juta ton, porsinya sedikit di atas 5 persen.

Menurutnya, Indonesia berada dalam kategori swasembada karena batas maksimal impor dalam definisi swasembada pangan mengacu pada ketentuan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sebesar 10 persen.

Adapun total impor tersebut terdiri atas kedelai sekitar 2,6 juta ton, bawang putih 600 ribu ton, dan daging ruminansia 350 ribu ton, sementara produksi 11 komoditas pangan mencapai sekitar 73,7 juta ton per tahun.(ant/mar)