Menhub: Investigasi KNKT Soal Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur Akan Dibuka Transparan

Dudy Purwagandhi Menteri Perhubungan memaparkan kronologi lengkap kecelakaan kereta api di emplasemen Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan Commuter Line Jakarta-Cikarang dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.

Dalam pemaparannya, Dudy menyebut insiden yang terjadi pada 27 April 2026 pukul 20.52 WIB itu menyebabkan 124 korban, termasuk 16 orang meninggal dunia.

“Peristiwa ini mengakibatkan 124 korban, terdiri dari 16 korban meninggal dunia, 5 korban masih dirawat, dan 103 korban sudah kembali ke rumah masing-masing,” kata Dudy di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Dudy menjelaskan kecelakaan bermula saat sebuah taksi mogok di tengah rel di kawasan Bekasi Timur. Tak lama kemudian, kereta Commuter Line jurusan Cikarang-Jakarta mengalami temperan dengan kendaraan tersebut sehingga memicu kerumunan warga di sekitar lokasi.

“Kereta Commuter Line sempat berhenti karena adanya kerumunan warga yang melihat kejadian temperan tersebut,” ujarnya.

Dalam kondisi tersebut, KA Argo Bromo Anggrek melintas dari arah belakang dengan kecepatan tinggi. Kereta tersebut diketahui melintas Stasiun Bekasi pada pukul 20.51 WIB dengan kecepatan mencapai 108 kilometer per jam sebelum akhirnya terjadi tabrakan satu menit kemudian.

“KA Argo Bromo melintasi Stasiun Bekasi lebih awal tiga menit dari jadwal dengan kecepatan 108 kilometer per jam, dan tumbukan terjadi pukul 20.52 WIB,” jelas Dudy.

Meski demikian, Dudy menegaskan pemerintah tetap menghormati proses investigasi yang saat ini dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Ia menegaskan Kementerian Perhubungan tidak ingin mendahului hasil penyelidikan resmi.

“Kementerian Perhubungan menghormati proses investigasi KNKT dan mendukung pelaksanaannya secara independen, profesional, serta transparan,” katanya.

Menurut Dudy, fokus utama pemerintah saat ini adalah penanganan korban dan pemulihan operasional perjalanan kereta api agar layanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal.

“Kami memprioritaskan percepatan penanganan korban dan pemulihan operasional perjalanan kereta api agar pelayanan kepada masyarakat segera kembali aman dan lancar,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Dudy juga menjelaskan persoalan keselamatan perlintasan sebidang yang hingga kini masih menjadi tantangan besar nasional.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, dengan 1.810 di antaranya tidak dijaga.

“Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat risiko kecelakaan jauh lebih tinggi,” katanya.

Ia menyebut pemerintah telah merekomendasikan penutupan 172 perlintasan serta peningkatan sistem keselamatan di 1.638 titik prioritas melalui pembangunan pos jaga, penyediaan petugas, hingga fasilitas komunikasi dan perlengkapan keselamatan.

Dudy mengungkapkan, dalam kunjungannya ke Bekasi sehari setelah kejadian, Presiden juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan keselamatan jalur kereta api nasional.

“Presiden menegaskan perlu langkah percepatan penanganan lintasan kereta api demi keselamatan masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, Dudy menekankan pentingnya disiplin terhadap Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) sebagai fondasi pengendalian operasional kereta api nasional.

“Ketidakpatuhan terhadap GAPEKA dapat berdampak serius, mulai dari potensi kecelakaan hingga penurunan kualitas layanan masyarakat,” pungkasnya.(faz/ham)