Menteri PPPA: Sekolah Rakyat Solusi Masalah Pendidikan Layak bagi Seluruh Anak Indonesia

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut Sekolah Rakyat menjadi solusi untuk mewujudkan, pendidikan layak bagi seluruh anak di Indonesia.

Arifah Fauzi Menteri PPPA menekankan, pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Di mana kualitas pemimpin bangsa di masa depan, bergantung pada perluasan dan pemenuhan hak pendidikan anak.

“Jika pemenuhan gizi tidak terpenuhi, mereka tidak akan mampu bersaing. Begitu pula jika kesehatan dan pendidikannya tidak diperhatikan, bagaimana mungkin mereka bisa berprestasi dan belajar dengan tenang? Oleh karena itu, Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis untuk menciptakan generasi emas yang unggul dan berkualitas,” kata Arifah di Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026).

Arifah mengatakan, setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan mengenyam bangku pendidikan. Ia juga berpesan terhadap anak-anak Indonesia, untuk memanfaatkan fasilitas pembelajaran di Sekolah Rakyat dengan sebaik-baiknya.

“Ini merupakan bentuk tanggung jawab kita bersama untuk masa depan anak-anak Indonesia. Pemimpin bangsa di masa depan sangat tergantung pada bagaimana kita memperlakukan dan memenuhi hak-hak mereka hari ini,” pungkas Arifah

Sementara itu, Dika Restu Rohmana, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Tasikmalaya mengatakan, Sekolah Rakyat memberikan dampak positif yang sangat signifikan.

Khususnya, bagi anak-anak yang berada pada kelompok kesejahteraan desil 1 dan 2, serta anak-anak yang rentan mengalami putus sekolah.

“Sekolah Rakyat ini hadir untuk merangkul dan memuliakan anak-anak dari desil 1 dan 2. Mulai dari mereka yang kondisi huniannya belum layak, anak dengan orang tua yang berpisah, hingga anak-anak yang menjadi korban perundungan. Di sini, seluruh siswa disetarakan untuk cerdas bersama. Melalui program ini, mereka yang tadinya kesulitan mengakses pendidikan kini bisa kembali merajut cita-cita, sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Dika.(lea/bil/ipg)