Kemenko Pangan Akan Gandeng Hampir 500 Unit Usaha untuk Tangani Karhutla Kalteng

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan akan menggandeng hampir 500 unit usaha di Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.

Hanif Faisol Nurofiq Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan mengatakan pelibatan itu mengutamakan kerja sama dengan pelaku usaha sektor perkebunan dan kehutanan yang memiliki sumber daya untuk mendukung penanganan karhutla.

“Hari ini di Kalimantan Tengah kita gerakkan hampir 500 unit,” kata Hanif seusai rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, Kamis (15/10/2026), yang dilansir Antara.

Ia menyampaikan keikutsertaan dunia usaha dimaksudkan agar memperkuat langkah pengendalian kebakaran yang telah dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten, terutama di wilayah yang membutuhkan tambahan dukungan personel dan peralatan.

Menurut Hanif, pola kerja sama pemerintah dengan dunia usaha telah diterapkan di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan akan diperluas ke Kalteng dengan menyesuaikan kondisi lapangan.

“Metodologi ini, kerja sama badan usaha dengan pemerintah, kita perluas,” ujarnya.

Hanif menyampaikan pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah kawasan yang memerlukan penanganan bersama di Kalteng, terutama di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau.

Namun, sebelum menentukan langkah operasional, tim akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi kawasan, kebutuhan sumber daya, serta metode penanganan yang sesuai.

“Setelah ini, maka tim akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan langkah-langkah di dalam rangka penanganan seperti yang kita lakukan di Kalimantan Selatan,” katanya.

Ia menjelaskan identifikasi awal dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai informasi, antara lain keberadaan titik panas, jaringan kanal dan jalan, serta sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemadaman.

Sebagai pembanding, Kemenko Pangan sebelumnya menggandeng sekitar 350 perusahaan untuk memperkuat penanganan karhutla pada areal sekitar 10.000 hektare lahan pertanian dan gambut di Kalsel.

Dalam penanganan itu, perusahaan dilibatkan secara bertahap melalui penyediaan personel dan peralatan untuk membantu kegiatan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur masyarakat.

Wamenko Pangan menyatakan keterlibatan pelaku usaha juga diharapkan dapat menjangkau penanganan kebakaran di luar wilayah konsesi masing-masing melalui kontribusi sukarela, tanpa mengurangi tanggung jawab perusahaan terhadap areal yang dikelola.

Dalam kesempatan yang sama, Eddy Martono Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan anggota untuk memeriksa kesiapan peralatan dan memperkuat kewaspadaan menghadapi karhutla.

Eddy menjelaskan koordinasi tersebut juga mencakup pemantauan titik panas melalui informasi yang diterima dari Kementerian Kehutanan dan diteruskan kepada perusahaan anggota untuk dilakukan pengecekan.

“Kami minta semua anggota kita melalui cabang-cabang untuk mengecek kesiapan mereka,” kata Eddy.

Ia menyatakan Gapki bersedia membantu pemerintah melakukan pemadaman karhutla di luar wilayah konsesi perusahaan, seraya meminta adanya perlindungan yang proporsional bagi pelaku usaha yang turut membantu penanganan kebakaran.

Sementara itu, Soewarso Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan pelaku usaha kehutanan juga bersedia berkontribusi dalam penanganan karhutla di luar konsesi.

Soewarso menekankan pentingnya memastikan ketersediaan sumber air, peralatan pemadaman, dan bahan bakar minyak untuk mendukung kegiatan lapangan, khususnya pada kawasan gambut yang memerlukan pembasahan.

“Jadi penanganan memang paling utama ini harus mencari sumber air dulu,” ucap Soewarso.

Di luar pelibatan dunia usaha, Kementerian Kehutanan juga menjadwalkan operasi modifikasi cuaca di Kalteng pada 15–16 Oktober 2026 dengan menyiapkan penerbangan dari Banjarmasin, Kalsel, akibat keterbatasan jarak pandang di sejumlah bandara di Kaliteng

Lebih lanjut, Hanif menegaskan kerja sama lintas sektor tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla di kawasan strategis nasional, terutama untuk melindungi keberlanjutan kegiatan ekonomi dan mendukung agenda swasembada pangan, energi serta air.(ant/fia/bil/ham)