DPR Dorong Pernguatan Layanan Kesehatan Bayi dan Balita di Tengah Karhutla

Hetifah Sjaifudian Anggota Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah memperkuat layanan kesehatan bagi bayi dan balita di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), disusul ancaman infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap.

“Banyak keluarga harus menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kabut asap, sementara kesehatan anak-anak balita ikut terancam. Kita tidak boleh menganggap situasi yang berkepanjangan ini sebagai sesuatu yang biasa,” kata Hetifah di Jakarta, Jumat (16/10/2026), dilansir Antara.

Hetifah mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan data dari Kementerian Kesehatan yang mencatat terdapat 62.400 kasus ISPA pada anak usia 0–5 tahun di wilayah terdampak karhutla. Ia menilai kondisi itu membutuhkan tindakan cepat dan nyata, mengingat bencana karhutla dan kabut asap telah berlangsung cukup lama.

Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, Hetifah mengatakan masyarakat di Kalimantan turut merasakan dampak karhutla. Oleh karena itu, ia mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengambil langkah lebih aktif bersama Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemerintah daerah.

Ia meminta agar layanan kesehatan, ruang aman dengan udara bersih, serta perlindungan bagi bayi dan balita benar-benar tersedia dan dapat dijangkau keluarga terdampak.

Selain itu, Hetifah mendorong pemerintah pusat memperkuat dukungan kepada pemerintah daerah, khususnya di Kalimantan agar penanganan karhutla dan dampaknya dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Ia menegaskan keselamatan anak harus menjadi prioritas sehingga bayi dan balita tidak terus menghadapi risiko kesehatan akibat bencana yang berkepanjangan.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengatakan, per 12 Oktober 2026 terdapat 277.075 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut, termasuk 22,5 persennya atau 62.400 kasus pada anak usia 0-5 tahun, secara kumulatif di tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan.

Aji Muhawarman Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik mengatakan data itu terus dipantau untuk mendeteksi peningkatan kasus dan memperkuat respons kesehatan.

Ia menjelaskan, Kemenkes bersama pemerintah daerah telah memperkuat pemantauan penyakit, pelayanan kesehatan, kesiapan fasilitas kesehatan, serta distribusi logistik. Per 12 Oktober 2026, laporan mencatat mobilisasi 2.106 tenaga medis/kesehatan dan dukungan logistik berupa lebih dari 2,8 juta masker dari berbagai sumber distribusi pemerintah pusat dan daerah.(ant/fia/ipg)