Menaker: Penghitungan UMP 2027 Sesuai UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Yassierli Menteri Ketenagakerjaan mengatakan perhitungan upah minimum provinsi (UMP) pada 2027 telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang diundangkan pada 28 Oktober 2026.

“Kan undang-undang barunya sudah keluar,” ujar Yassierli saat ditanya mengenai perkembangan penetapan UMP di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ketika ditanya apakah formula penghitungan upah minimum masih sama dengan sebelumnya, Yassierli meminta publik merujuk pada ketentuan dalam beleid terbaru.

“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” katanya seperti dilaporkan Antara.

Berdasarkan Pasal 139 UU 27/2026, penghitungan upah minimum dilakukan dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak (KHL).

Formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Adapun besaran indeks tertentu ditetapkan dalam rentang 0,5 hingga 1.

Pasal 139 ayat (4) juga mengatur bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum dan kebutuhan hidup layak yang disepakati oleh dewan pengupahan daerah.

Sementara itu, Pasal 138 mengatur bahwa penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Untuk menentukan kebutuhan hidup layak, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik melaksanakan survei pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil survei tersebut menjadi salah satu dasar bagi dewan pengupahan daerah dalam menyusun rekomendasi besaran upah minimum kepada gubernur.

Meski demikian, ketentuan teknis lebih lanjut mengenai penghitungan upah minimum masih diatur melalui peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 139 ayat (5).(ant/iss)