Yusril: Gibran Tidak Bisa Buktikan Keabsahan Dokumen Pendidikannya di PTUN

Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menyatakan, Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden tidak bisa membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Yusril, Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran batal dan tidak sah. Putusan MA itu bersifat final dan mengikat.

Apalagi, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK), lantaran dia bukan pihak yang berperkara dalam gugatan tersebut.

“Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi, dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” ujarnya, Selasa (10/11/2026), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Menko Kumham Imipas bilang, perkara di MA itu melibatkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) sebagai pihak tergugat.

Karena tidak mengajukan diri sebagai tergugat intervensi selama berlangsungnya proses di MA, Gibran kehilangan kesempatan untuk menempuh upaya hukum lanjutan.

Padahal, pembuktian dokumen harus dilakukan di dalam persidangan. Bukan di luar forum hukum.

“Membuktikan itu kan waktu sidang. Kalau di luar pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan,” tegasnya.

Lebih lanjut, terkait dinamika politik di parlemen, seperti wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) serta isu pemakzulan, Yusril menyatakan Pemerintah tidak akan melakukan intervensi.

Dia menegaskan, Pemerintah bersikap pasif soal dokumen pendidikan Gibran, sampai ada arahan lain dari Prabowo Subianto Presiden.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Menseneg), mengungkapkan, tadi pagi, Gibran menyampaikan keinginannya mundur dari posisi Wakil Presiden kepada Prabowo Subianto Presiden.

Dalam pertemuan selama sekitar 2,5 jam di Kompleks Widya Chandra Jakarta, Mensesneg menegaskan, Prabowo Presiden pada prinsipnya tidak menolak permohonan mundur Gibran.

Lalu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazah yang dipakai mendaftar sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang bisa dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat, sesuai norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

Lalu, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan, dan menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah serta batal demi hukum.

Merespons putusan MK dan MA, sejumlah Anggota DPR RI lintas fraksi partai politik menginisiasi hak menyatakan pendapat yang bisa berimplikasi pada pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden.(rid)