Hashim Tagih Janji Pendanaan Iklim dari Negara Maju 300 Miliar Dolar AS per Tahun

Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi menagih komitmen negara-negara maju untuk menyediakan pendanaan iklim sedikitnya 300 miliar dolar AS (sekitar Rp5.465,6 triliun) per tahun pada 2035.

Dia menegaskan, janji itu harus direalisasikan agar negara-negara berkembang tidak terkendala pendanaan maupun teknologi dalam menghadapi perubahan iklim.

Desakan itu disampaikan Hashim dalam pidatonya pada Leaders Summit Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).

“Negara-negara maju harus memimpin dalam memenuhi target New Collective Quantified Goal (NCQG), yakni menyediakan pendanaan sedikitnya 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035, serta mendukung transfer teknologi,” kata Hashim, seperti dilansir dari Antara.

Menurut Hashim, komitmen pendanaan tersebut menjadi bagian penting dari upaya bersama menghadapi dampak perubahan iklim. Sebab, setiap negara memiliki kemampuan berbeda dalam membangun ketahanan jangka panjang.

Dia menilai tidak ada negara yang dapat menghadapi tantangan perubahan iklim sendirian. Karena itu, dukungan pendanaan dan transfer teknologi dari negara maju diperlukan agar negara dengan keterbatasan sumber daya tetap mampu menjalankan langkah antisipasi.

Selain menagih target NCQG, Hashim juga mengingatkan komitmen dalam Peta Jalan Baku menuju Belém yang menargetkan mobilisasi pendanaan iklim sebesar 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035.

Menurutnya, target itu tidak boleh berhenti sebagai kesepakatan di atas kertas, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Hal itu juga sejalan dengan perhatian yang diberikan dalam Konferensi PBB Keempat tentang Pembiayaan untuk Pembangunan, yang menyoroti pentingnya pelaksanaan komitmen pendanaan internasional.

Di sisi lain, Hashim menyampaikan bahwa Indonesia telah membuka berbagai jalur pembiayaan untuk mendukung penanganan perubahan iklim, termasuk melalui instrumen penetapan harga karbon.

Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Sistem Registri Nasional untuk Unit Karbon serta peraturan pelaksanaan di tingkat sektoral pada tahun ini.

“Untuk itu, Indonesia membuka seluruh jalur pembiayaan iklim, termasuk melalui instrumen penetapan harga karbon. Tahun ini, Indonesia telah membentuk Sistem Registri Nasional untuk Unit Karbon serta peraturan pelaksanaan di tingkat sektoral,” ujarnya.

Hashim menegaskan, persoalan pendanaan iklim bukan hanya mengenai besarnya dana yang dijanjikan, tetapi juga bagaimana dana tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh negara-negara yang membutuhkan.

Menurutnya, pembiayaan iklim harus mudah diakses, terjangkau, serta selaras dengan prioritas nasional masing-masing negara.

Dia juga menekankan bahwa kerja sama internasional harus menghormati kondisi dan kemampuan setiap negara agar dapat menghasilkan capaian yang nyata.

“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh mitra dalam semangat saling menghormati dan tanggung jawab bersama,” katanya.

Menutup pidatonya, Hashim mengajak seluruh negara peserta menjadikan COP31 sebagai momentum untuk merealisasikan berbagai komitmen yang telah disepakati. (ant/bil/iss)