KPK Panggil 8 Kepala Kantor Pertanahan di Jatim Terkait Dugaan Korupsi ATR/BPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil delapan kepala kantor pertanahan di Jawa Timur (Jatim) sebagai saksi, dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Budi Prasetyo Juru Bicara KPK mengatakan, pemeriksaan delapan saksi tersebut dijadwalkan berlangsung di Polda Jatim, Surabaya, Rabu (11/11/2026). Sementara tiga saksi lainnya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Melansir Antara, delapan kepala kantor pertanahan yang dipanggil masing-masing berinisial HH Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, WS Kabupaten Jombang, SBH Kabupaten Lamongan, dan S Kabupaten Bojonegoro.

Kemudian S Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, RH Kabupaten Madiun, ASP Kabupaten Banyuwangi, serta MAS Kabupaten Bangkalan.

Adapun tiga saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Jakarta yakni PDC sopir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, WT asisten kepala kantor pertanahan setempat, dan TW perwakilan hukum PT Summarecon Agung Tbk.

Selain mereka, KPK juga memanggil HRM Ketua Umum GRIB Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), KPK juga memanggil delapan kepala kantor pertanahan dan seorang kepala kantor wilayah BPN untuk menjalani pemeriksaan.

Mereka yakni RS Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, WRA Kota Surabaya I, AB Kota Surabaya II, dan N Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya NVS Kabupaten Situbondo, MJS Kabupaten Mojokerto, IN Kabupaten Malang, serta MSL Kabupaten Jember.

KPK juga memanggil BK mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I yang kini menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.

Seluruh pemanggilan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (ant/bil/faz)